- Prabowonomics mengedepankan kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global saat ini.
- Penting untuk memperkuat industri dalam negeri, seperti tembakau, agar menjadi eksportir dan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- Pemerintah didesak berkoordinasi agar kebijakan tidak merugikan penerimaan negara dan melawan intervensi asing terhadap industri lokal.
Suara.com - Gagasan "Prabowonomics" menjadi jurus Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan dan gejolak ekonomi global. Prabowonomics dianggap bisa mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengatakan gagasan Prabowonomics lebih mengedepankan kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Dia mendukung implementasi Prabowonomics, terutama di tengah situasi ekonomi dan geopolitik global yang tidak pasti.
“Melihat pidato presiden di Davos, sebetulnya buat saya cukup jelas ya bahwa Indonesia first dan saya rasa dari dulu juga kita memang harus menetapkan posisi kita di Indonesia dalam konteks global seperti itu, yang pertama kita harus melindungi kepentingan nasional, jadi apapun interaksi kita dengan global dan internasional pasti yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional,” ujar Mari Elka dalam diskusi bertajuk “Tantangan Prabowonomics Setelah Davos: Gonjang-Ganjing Pasar dan Intervensi Asing” yang digelar Total Politik, di Menteng, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Bertalian dengan itu, Mari Elka lantas menekankan pentingnya untuk memperkuat berbagai industri dalam negeri, salah satunya komoditas tembakau yang menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar ke negara.
Menurut dia, jangan sampai pemerintah ikut memperparah dengan menekan dan mempersulit industri hasil tembakau dalam negeri. Dia menyebut Amerika Serikat pernah menekan industri hasil tembakau asal Indonesia.
“Jadi dulu saya sebagai Mendag saya berantem sama Amerika karena dia melanggar azas yang paling fundamental di WTO, yaitu diskriminasi. Waktu itu Amerika melarang ekspor tembakau dari Indonesia dengan alasan kretek itu menciptakan rasa yang manis atau yang enak sehingga anak muda itu menjadi addicted kepada rokok,” cerita Mari Elka.
Anehnya, lanjut dia, larangan tersebut hanya berlaku untuk kretek, tapi tidak dengan menthol. Ia menilai bahwa ini sebagai tindakan yang diskriminatif.
“Dia mengeluarkan aturan, tapi yang dibanned hanya kretek, menthol tidak dibanned, jadi kita bilang ini apa bedanya menthol sama kretek, sama-sama daun kok,” tuturnya.
Kendati begitu, Mari Elka mengaku tidak kenal lelah untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Hingga akhirnya Indonesia menang karena Amerika tidak mampu membuktikan tudingannya.
Baca Juga: Prabowonomics Beraksi, Mengapa 28 Perusahaan Dicabut Izinnya dan Jatuh ke Danantara?
“Buktikan bahwa cengkeh itu lebih membuat anak muda itu addicted dibanding dengan menthol, mereka tidak bisa buktikan, karena kan harus ada pembuktian setiap ada larangan. Akhirnya kita menang,” ujarnya.
Meskipun menang, Mari Elka merasa heran karena larangan untuk ekspor kretek dari Indonesia tetap tidak dicabut.
“Akhirnya kita bikin deal, kita dapat sesuatu. Tapi note, larangannya tidak dicabut,” sambungnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, juga mendukung agar industri lokal bisa terus diperkuat. Ia mencontohkan bagaimana kesuksesan China dalam mendukung industri lokalnya agar bisa mendunia.
“Kalau industri rokok kita maju, tidak hanya pangsa pasar yang di Indonesia, tapi bisa Amerika Serikat, ke Australia, dan sebagainya, artinya apa, kita menjadi eksportir. Ngga cuma di dalam negeri, dan itu cara china bisa maju tumbuh ekonominya,” ujarnya.
Terkait dengan penguatan industri hasil tembakau, Hikmahanto menilai bahwa hal ini sejalan dengan prinsip Prabowonomics karena dapat membuka banyak lapangan pekerjaan.
