REGIONAL:
- Rocky Gerung menyindir pertemuan Prabowo dengan tokoh bangsa di Kertanegara, menyoroti kegelisahan pemerintah terhadap politik arus bawah.
- Rocky menilai ada kontradiksi antara pertemuan rekonsiliatif Presiden dengan tudingan adanya kekuatan asing di balik demonstrasi.
- Kegelisahan politik saat ini disebabkan beban warisan kebijakan buruk terakumulasi selama sepuluh tahun pemerintahan sebelumnya.
Suara.com - Pengamat politik sekaligus akademisi, Rocky Gerung menyindir pertemuan tertutup Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh bangsa di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026) lalu.
Meski pertemuan yang dihadiri figur kritis seperti Abraham Samad, Siti Zuhro, hingga Said Didu tersebut berlangsung cair, Rocky menilai hal itu tidak serta-merta menutupi kegelisahan pemerintah. Khususnya terhadap dinamika politik arus bawah yang kian memanas.
"Sejumlah oposisi pertemuan dengan Presiden Prabowo, keluar dari Kertanegara, senyum. Setelah oposisi pasti dapat posisi," kata Rocky dalam Konferensi Akademik Republik 'Masa Depan Demokrasi: Polisi, Militer dan Gerakan Sosial' dan Launching Akademik Republikan, di Fisipol UGM, Selasa (3/2/2026).
Dalam paparannya, Rocky turut menyoroti adanya kontradiksi antara pertemuan rekonsiliatif tersebut dengan pidato Presiden di Sentul beberapa hari setelahnya.
Kala itu, Presiden Prabowo sempat menuding ada kekuatan asing di balik berbagai aksi demonstrasi.
Kepala Negara turut menyinggung aksi unjuk rasa yang disertai aksi bakar membakar hingga pelemparan bom molotov. Pasalnya aksi itu selain membahayakan tapi juga tindak pidana.
Menurut Rocky, di balik narasi normatif pemerintah tentang upaya mencapai kemakmuran dan keadilan, terdapat pesan tersirat yang melarang adanya gangguan stabilitas.
Hal itu justru menjadi indikator ketidakamanan penguasa dalam menghadapi potensi gejolak publik.
"Tapi prinsipnya, di belakang uraian Presiden Prabowo, ada kecemasan tentang kemungkinan demonstrasi. Coba kita lihat, seolah-olah stabil tapi undercurrent politics-nya penuh dengan kegelisahan," ungkapnya.
Warisan Jokowi
Lebih lanjut, Rocky menganalisis bahwa kegelisahan politik saat ini berakar pada realitas bahwa pemerintahan Prabowo terpaksa menanggung beban berat akibat kebijakan satu dekade terakhir.
Ia bilang kemarahan publik yang muncul saat ini adalah residu dari investasi buruk dan ketidakjujuran yang terakumulasi selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, yang kini harus dihadapi oleh kepemimpinan baru.
"Ketika kita paham bahwa pada akhirnya seluruh investasi buruk selama 10 tahun Jokowi harus ditelan oleh Prabowo. Maka Presiden akhirnya tenggelam, ditenggelamkan oleh past event," tandasnya.
Rocky mengambil contoh konkret dari gejolak ekonomi, seperti jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu terakhir. Termasuk dengan kerusakan lingkungan yang masif di sejumlah daerah.
"Apakah IHSG drop kemarin gara-gara kebijakan Prabowo? Ya, sinyalnya di situ. Tapi ini akumulasi dari pemalsuan dokumen, dari goreng-goreng saham tuh selama 10 tahun," tegasnya.
"Apakah hutan yang di Sumatera itu hancur gara-gara satu tahun Prabowo? Ya. Tetapi dia akumulasi dari 10 tahun dibiarkan oleh Presiden Jokowi," imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Rocky menyebut bahwa Indonesia kini mengalami krisis identitas bernegara yang serius. Ia memandang bahwa secara fisik bentuk negara masih republik.
Namun substansi dan etika pengelolaannya telah bergeser menjadi mentalitas feodal atau kerajaan.
"Artinya selama 10 tahun tidak ada etos republikanisme, yang ada adalah etos kerajaan. Jadi kita hidup di dalam bentuk republik without republicanism ethics. Kita sebut ini republik, tapi kalau kita cari ke segala sudut, mana etos republikanisme?" ujarnya.
TERPOPULER