Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata

Suara.com - Rencana program “gentengisasi” yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti atap rumah warga dari seng menjadi genteng mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Ashar Saputra, dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Pasalnya, ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan sebelum program direalisasikan, terutama terkait kondisi geografis dan kultural masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

"Sebaiknya memang tidak dipukul rata, tidak disamaratakan karena menurut saya itu malah bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika," kata Ashar saat dihubungi, Kamis (5/2/2026).

Ia menilai terdapat tiga aspek krusial yang perlu dipertimbangkan, yakni aspek teknis, sosial budaya, dan keberlanjutan (sustainability).

Ganti Rangka Lebih Mahal

Dari sisi teknis, Ashar menyoroti bahwa penggantian material atap dari seng ke genteng tidak sesederhana mengganti penutup atap, melainkan berkaitan dengan kekuatan struktur bangunan secara keseluruhan.

Ia menjelaskan, genteng memiliki bobot yang jauh lebih berat dibandingkan seng sehingga membutuhkan rangka atap yang lebih kokoh untuk menopangnya.

Jika dipaksakan tanpa penguatan struktur, kondisi tersebut justru berpotensi meningkatkan risiko kerusakan bangunan, terutama saat terjadi gempa bumi.

"Atap yang tadinya seng diganti genteng nggak bisa karena struktur atapnya juga harus dibuat lebih kuat. Jadi tidak hanya mengganti penutupnya saja, tetapi rangka atapnya pun juga harus dipikirkan," ucapnya.

Hal itu, menurut Ashar, berkorelasi langsung dengan pembengkakan biaya penggantian struktur rangka atap.

"Menurut saya tidak lebih murah secara biaya. Hitungan saya kecenderungannya cenderung lebih mahal karena untuk mengejar level keamanan yang sama, itu maka rangkanya pasti harus diperkuat," terangnya.

Dengan demikian, penguatan rangka atap berarti membutuhkan biaya tambahan untuk membuat struktur yang lebih kuat dan tentu menjadi lebih mahal.

Aspek Sosial Budaya

Selain aspek teknis, Ashar menilai faktor sosial budaya juga menjadi hambatan serius karena berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat adat di sejumlah daerah.

"Ada saudara-saudara kita itu yang punya prinsip pemahaman orang hidup itu nggak boleh tinggal di bawah tanah," ucapnya.

Menurut Ashar, keyakinan lokal di beberapa daerah, seperti Toraja, memandang material tanah liat identik dengan tempat bagi orang yang telah meninggal dunia sehingga tidak layak dijadikan atap hunian bagi yang masih hidup.