- Solusi dua negara (two-state solution) dinilai mustahil terwujud karena ekspansi Israel menghilangkan kesatuan teritorial Palestina.
- Solusi satu negara (one-state solution) juga berpotensi menimbulkan diskriminasi sistematis bagi warga Palestina di Israel.
- Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dianggap langkah gegabah karena mendorong solusi yang tidak realistis.
"Jadi two-state solution itu retorika diplomasi, tapi dalam realitas politik it is impossible," tegasnya.
Senada dengan itu, Nur Rachmat Yuliantoro dari Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM menyoroti preseden sejarah, khususnya pada masa pemerintahan Donald Trump.
Ia menyebut rencana perdamaian yang pernah ditawarkan Amerika Serikat justru meniadakan eksistensi Palestina dalam peta baru Timur Tengah.
"So, dalam rencana perdamaian itu, there is no such thing as two-state solutions, yang ada dalam bayangan Trump pada masa pemerintahan pertamanya itu adalah Israel sebagai satu negara dan tetap menjadi sekutu utama Amerika," kata Rachmat.
Rachmat menambahkan, meskipun Indonesia memiliki kepentingan nasional dan perhitungan geopolitik tersendiri, langkah diplomasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Namun, dalam kesempatan ini, Rachmat secara spesifik mengkritisi keterlibatan Indonesia dalam inisiatif BoP. Apalagi jika tujuannya memaksakan solusi dua negara yang sudah tidak realistis tersebut.
"Sehingga mungkin saja Indonesia percaya pada isu two-state solution itu, tetapi jika caranya dengan ikut serta dalam Board of Peace, saya kok masih merasa ini sesuatu yang sembrono," ungkapnya.
