Ilusi Solusi Dua Negara dan Bahaya Langkah 'Sembrono' Indonesia di Board of Peace

Bella, Hiskia Andika Weadcaksana

Jum'at, 06 Februari 2026 | 16:46 WIB
Ilusi Solusi Dua Negara dan Bahaya Langkah 'Sembrono' Indonesia di Board of Peace
Nur Rachmat Yuliantoro, dari Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM (kiri) dan Achmad Munjid, dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM (kanan).
baca 10 detik
  • Solusi dua negara (two-state solution) dinilai mustahil terwujud karena ekspansi Israel menghilangkan kesatuan teritorial Palestina.
  • Solusi satu negara (one-state solution) juga berpotensi menimbulkan diskriminasi sistematis bagi warga Palestina di Israel.
  • Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dianggap langkah gegabah karena mendorong solusi yang tidak realistis.

Suara.com - Wacana two-state solution atau solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel–Palestina dinilai telah kehilangan relevansinya di tengah realitas geopolitik saat ini. Kalangan akademisi menilai gagasan tersebut kini hanyalah retorika diplomatik semata.

Termasuk keterlibatan Indonesia dalam mekanisme baru seperti Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang justru dianggap sebagai langkah gegabah.

Peneliti dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM), Achmad Munjid, menegaskan bahwa syarat dasar pembentukan sebuah negara bagi Palestina secara fisik sudah tidak terpenuhi akibat ekspansi masif Israel.

"Realitas politik sekarang ini two-state solution is impossible. Untuk sebuah state ada, itu selain ada orangnya, itu ada tanahnya, ada wilayahnya," kata Munjid di acara Pojok Bulaksumur UGM, Jumat (6/2/2026).

Lebih lanjut, Munjid menggambarkan bagaimana okupasi lahan yang dilakukan Israel melalui pemukiman ilegal. Hal ini telah memecah belah wilayah Palestina hingga tidak lagi memiliki kesatuan teritorial yang utuh.

Keberadaan pemukim bersenjata di antara wilayah-wilayah tersebut semakin membuat penyatuan kembali tanah Palestina itu mustahil.

"Nah, sekarang ini setiap hari tanahnya Palestina diambil terus dan bukan cuma diambil, tapi dicacah-cacah," tegasnya.

Di sisi lain, masa depan Palestina diprediksi semakin suram di bawah ambisi "Greater Israel" yang kerap dipamerkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menurut Munjid, satu-satunya pihak yang memiliki daya tawar untuk menghentikan laju Israel hanyalah Amerika Serikat. Namun, dukungan politik negara adidaya tersebut masih sangat kuat terhadap sekutunya.

baca juga

"Jadi bagi saya the future of Palestine is very gloomy, very sad. Tapi kalau kita tidak melakukan apa pun, itu juga akan makin cepat prosesnya, proses cleansing-nya itu makin cepat," ungkapnya.

Wacana solusi satu negara (one-state solution) yang sempat dilirik oleh sebagian pihak pun justru menyimpan bahaya laten tersendiri, berupa diskriminasi sistematis terhadap warga Palestina di bawah kendali Israel.

Realitas demografi dan ideologi negara Israel, kata Munjid, membuat kesetaraan hak bagi warga Palestina menjadi hal yang mustahil.

"Dan itu (one-state solution) pun tidak mungkin karena Israel is a Jewish state. Kalau kamu bukan Jewish, kalau kamu bukan Yahudi, ya kamu second-class," tuturnya.

Meskipun demikian, Munjid melihat adanya pergeseran persepsi di kalangan generasi muda Amerika Serikat yang mulai kritis terhadap Israel.

Tekanan dari komunitas internasional dan perubahan sikap publik di Barat diharapkan dapat menjadi rem bagi tindakan Israel. Apalagi mengingat solusi dua negara kini hanya hidup di meja perundingan, namun mati di lapangan.

"Jadi two-state solution itu retorika diplomasi, tapi dalam realitas politik it is impossible," tegasnya.

Senada dengan itu, Nur Rachmat Yuliantoro dari Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM menyoroti preseden sejarah, khususnya pada masa pemerintahan Donald Trump.

Ia menyebut rencana perdamaian yang pernah ditawarkan Amerika Serikat justru meniadakan eksistensi Palestina dalam peta baru Timur Tengah.

"So, dalam rencana perdamaian itu, there is no such thing as two-state solutions, yang ada dalam bayangan Trump pada masa pemerintahan pertamanya itu adalah Israel sebagai satu negara dan tetap menjadi sekutu utama Amerika," kata Rachmat.

Rachmat menambahkan, meskipun Indonesia memiliki kepentingan nasional dan perhitungan geopolitik tersendiri, langkah diplomasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Namun, dalam kesempatan ini, Rachmat secara spesifik mengkritisi keterlibatan Indonesia dalam inisiatif BoP. Apalagi jika tujuannya memaksakan solusi dua negara yang sudah tidak realistis tersebut.

"Sehingga mungkin saja Indonesia percaya pada isu two-state solution itu, tetapi jika caranya dengan ikut serta dalam Board of Peace, saya kok masih merasa ini sesuatu yang sembrono," ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Masyarakat Sipil Desak Kejaksaan Agung Mengusut Genosida di Palestina Lewat Yuridiksi Universal

Masyarakat Sipil Desak Kejaksaan Agung Mengusut Genosida di Palestina Lewat Yuridiksi Universal

News | Kamis, 05 Februari 2026 | 15:21 WIB

Sejumlah Masyarakat Sipil Laporkan Kejahatan Genosida Israel ke Kejaksaan Agung

Sejumlah Masyarakat Sipil Laporkan Kejahatan Genosida Israel ke Kejaksaan Agung

News | Kamis, 05 Februari 2026 | 15:12 WIB

Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?

Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?

News | Kamis, 05 Februari 2026 | 10:26 WIB

Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP

Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP

News | Kamis, 05 Februari 2026 | 09:35 WIB

Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza

Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza

News | Kamis, 05 Februari 2026 | 09:02 WIB

Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka

Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka

News | Rabu, 04 Februari 2026 | 21:32 WIB

Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina

Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina

News | Rabu, 04 Februari 2026 | 20:29 WIB

FPI Khawatirkan dan Pertanyakan Iuran Board of Peace

FPI Khawatirkan dan Pertanyakan Iuran Board of Peace

Video | Kamis, 05 Februari 2026 | 08:00 WIB

Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP

Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP

News | Rabu, 04 Februari 2026 | 16:59 WIB

Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik

Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik

News | Rabu, 04 Februari 2026 | 15:00 WIB

Terkini

Kafe MIlik Gofar Hilman di Melawai Terbakar Gara-Gara Percikan dari Fryer

Kafe MIlik Gofar Hilman di Melawai Terbakar Gara-Gara Percikan dari Fryer

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 12:52 WIB

Jakarta Menuju 500 Tahun, Pemprov Genjot Transportasi, Pendidikan, dan Penataan Permukiman

Jakarta Menuju 500 Tahun, Pemprov Genjot Transportasi, Pendidikan, dan Penataan Permukiman

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 12:40 WIB

Indonesia Punya Potensi PLTS Besar, tapi Kenapa Baru Sedikit yang Terpakai?

Indonesia Punya Potensi PLTS Besar, tapi Kenapa Baru Sedikit yang Terpakai?

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 12:20 WIB

JC Ditolak Kejagung, Kubu Sony Sonjaya Tetap Ancam Bongkar 'Dosa' Pejabat di Kasus MBG

JC Ditolak Kejagung, Kubu Sony Sonjaya Tetap Ancam Bongkar 'Dosa' Pejabat di Kasus MBG

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 12:20 WIB

Militerisasi Masuk Sektor Agraria, Konflik Lahan Naik 300 Persen pada 2025

Militerisasi Masuk Sektor Agraria, Konflik Lahan Naik 300 Persen pada 2025

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 12:15 WIB

Bukan Atas Nama Cinta, MUI Tegaskan Penganiaya YTR di Bandung Tak Boleh Lolos dari Hukuman Berat

Bukan Atas Nama Cinta, MUI Tegaskan Penganiaya YTR di Bandung Tak Boleh Lolos dari Hukuman Berat

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01 WIB

Waduk di Dunia Diam-Diam Kehilangan Kapasitas Air: Sedimentasi Jadi Ancaman yang Sering Terabaikan

Waduk di Dunia Diam-Diam Kehilangan Kapasitas Air: Sedimentasi Jadi Ancaman yang Sering Terabaikan

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 11:50 WIB

BEM UBK Ngaku Terima Uang, PSI Bela Gibran: Tak Mungkin Mas Wapres Main-main dengan Mahasiswa

BEM UBK Ngaku Terima Uang, PSI Bela Gibran: Tak Mungkin Mas Wapres Main-main dengan Mahasiswa

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 11:38 WIB

Skandal Suap BEM UBK Usai Bertemu Gibran di Istana, Siapa Bermain?

Skandal Suap BEM UBK Usai Bertemu Gibran di Istana, Siapa Bermain?

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 11:35 WIB

2 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Tewas saat Latihan Militer, Ini Penyebabnya

2 Calon Manajer Kopdes Merah Putih Tewas saat Latihan Militer, Ini Penyebabnya

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 11:33 WIB