- KPK sedang mendalami laporan dugaan korupsi melibatkan Gubernur Jambi, Al Haris, terkait proyek Stadion Swarnabhumi.
- Laporan ini diajukan oleh AMATIR pada Minggu (9/2) mengenai kejanggalan proyek bernilai kontrak Rp244 miliar.
- KPK memprioritaskan verifikasi data aduan masyarakat guna menentukan unsur pidana untuk tindak lanjut penyelidikan.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah bergerak mendalami laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Gubernur Jambi, Al Haris.
Laporan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan Stadion Swarnabhumi yang bernilai fantastis.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan laporan tersebut menguap begitu saja. Proses verifikasi data kini menjadi prioritas utama tim penyidik.
“Kami memastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan,” ujar Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Budi menjelaskan bahwa KPK akan melakukan bedah kasus secara mendalam untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi unsur pidana untuk dinaikkan ke tahap selanjutnya.
Lebih lanjut, KPK juga memberikan apresiasi tinggi terhadap keberanian masyarakat dalam melaporkan indikasi rasuah. Bagi KPK, aduan publik adalah senjata ampuh untuk membongkar praktik korupsi.
“Hal ini terlihat dari masifnya beberapa peristiwa tertangkap tangan yang bermula dari aduan masyarakat. Oleh karena itu, KPK menyampaikan apresiasi atas peran serta dan kontribusi nyata masyarakat melalui saluran pengaduan ini,” katanya.
Kasus ini bermula saat kelompok Amanah Rakyat Indonesia (AMATIR) melayangkan laporan resmi pada Minggu (9/2).
Mereka menengarai adanya kejanggalan dalam proyek Stadion Swarnabhumi di Kabupaten Muaro Jambi. Proyek tersebut menggunakan dana APBD dengan nilai kontrak mencapai Rp244 miliar.
Baca Juga: Viral Guru Honorer di Muaro Jambi Jadi Tersangka Gara-Gara Rambut Siswa, Kasus Kini Berakhir Damai
Tak hanya Al Haris, sejumlah pejabat teknis dan pihak rekanan juga turut dilaporkan ke lembaga antirasuah tersebut. (Antara)
