REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, terutama dalam pembinaan kedisiplinan para siswa.
"Saya kembali kepada apa yang ada di Sekolah Rakyat, tentu di sana ada penguatan kedisiplinan, hari ini, enam bulan kemudian. Pak Kapolri, saya ingin berterima kasih, teman-teman polisi banyak membantu kami di lapangan bersama TNI dalam rangka penguatan kedisiplinan (siswa)," kata Gus Ipul saat menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di The Krakatau Grand Ballroom Pintu 1 TMII, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).
Ia menilai pembinaan kedisiplinan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan guna membentuk karakter serta kemandirian siswa.
"Yang awalnya anak-anak itu sungguh tidak tertib, tidak terbiasa dengan jadwal yang padat, kemudian mudah mengantuk, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah lewat proses penguatan kedisiplinan, semuanya sudah lebih nyaman, bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat, jelasnya.
Dalam pemaparannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi keluarga yang belum merasakan dampak pembangunan, termasuk kelompok miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Ini yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai The Invisible People, saya kira jajaran Polri mengetahui dengan baik, karena punya Bhabinkamtibmas, punya jejaring yang sampai ke daerah, dan inilah sebenarnya yang mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden, agar mereka juga mendapatkan satu pendidikan yang memadai dan agar menjadi generasi tangguh pada Indonesia Emas yang akan datang," beberanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat hampir 4 juta anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Kehadiran Sekolah Rakyat, menurut Gus Ipul, merupakan bentuk nyata pelaksanaan mandat konstitusi yang menegaskan bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
"Ini adalah salah satu cara Bapak Presiden Prabowo, untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terantar sebagai mandat undang-undang dasar kita. Dalam rangka mewujudkan pasal 34 itu, undang-undang menuntun kita," ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan layanan pendidikan gratis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan berbagai program prioritas pemerintah. Program tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi orang tua, perbaikan hunian, keikutsertaan dalam koperasi desa Merah Putih, hingga pemberian bantuan sosial termasuk PBI-JK.
"Intinya Pak Kapolri, anaknya sekolah sampai lulus, nanti keluarganya akan naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri," kata Gus Ipul.
Selain menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, Sekolah Rakyat juga menyiapkan program hilirisasi bagi siswa melalui tes DNA talenta berbasis kecerdasan buatan (AI). Program ini bertujuan mengidentifikasi minat dan potensi siswa agar dapat diarahkan sesuai cita-cita dan kemampuan masing-masing. Ia juga berharap adanya kerja sama lanjutan dengan Polri untuk membuka peluang bagi lulusan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri untuk terus berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam mendukung program pemerintah pada 2026, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Ini tentunya menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri, untuk betul-betul nanti bisa berkolaborasi mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dengan kementerian terkait yang mendapatkan tugas tersebut, sehingga semuanya yang betul-betul bisa dilaksanakan sesuai apa yang menjadi direktif atau kebijakan Bapak Presiden," kata Listyo.***
TERPOPULER
