- Achmad Munjid sebut Israel perancang utama agenda Board of Peace sejak awal.
- Struktur Board of Peace dinilai tidak demokratis dan rugikan posisi tawar Indonesia.
- Keterlibatan Indonesia di Board of Peace dianggap ceroboh dan bebankan anggaran triliunan.
Suara.com - Mantan Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM), Achmad Munjid, menyoroti kabar resmi bergabungnya Israel ke dalam Board of Peace (BoP). Menurut Munjid, narasi yang menyebut Israel baru saja bergabung merupakan sebuah kekeliruan.
Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM tersebut menjelaskan bahwa secara faktual, Israel adalah pihak yang merancang seluruh agenda organisasi bentukan Donald Trump tersebut sejak awal.
"Jika kita memahami latar belakangnya, Israel bukan sekadar bergabung, melainkan pihak yang menyeting segalanya. Inilah yang kurang dipahami oleh publik di Indonesia," ujar Munjid saat dihubungi, Kamis (12/2/2026).
Munjid mengungkapkan bahwa keterlibatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah ada jauh sebelum BoP resmi terbentuk. Ia menilai inti dari pembentukan lembaga ini bukanlah perdamaian sejati bagi rakyat Palestina, melainkan rencana ekonomi besar untuk membangun kembali Gaza setelah hancur akibat perang. Ide tersebut berasal dari Partai Likud, sayap kanan terbesar di Israel yang dikenal berada di balik kebijakan agresi terhadap Palestina.
Visi Gaza 2035 dan Proyek GREAT Trust
Lebih lanjut, Munjid memaparkan adanya dokumen bertajuk "Gaza Visi 2035" yang sempat bocor dari kantor Netanyahu setahun sebelumnya. Dokumen tersebut kemudian dimodifikasi oleh pihak Donald Trump menjadi proyek bernama The Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation (GREAT Trust) pada tahun 2025. Proyek ini bertujuan mengubah Gaza menjadi pusat ekonomi dan wisata.
"Apa yang dipresentasikan oleh Jared Kushner adalah master plan yang juga tercantum dalam dokumen GREAT Trust bentukan Gedung Putih," ungkapnya.
Visi untuk mengubah wajah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah" ini dianggap sangat kontradiktif dengan arah diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten mendorong kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara (two-state solution).
"Jadi, seluruh skema ini sebenarnya adalah setingan Israel," tegas Munjid.
Baca Juga: SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun
Struktur Lembaga yang Tidak Demokratis
Terkait struktur organisasi, Munjid menyoroti ketimpangan posisi tawar di dalam BoP. Ia menyebut kepengurusan lembaga ini terdiri dari tiga lapis, di mana posisi puncak diduduki oleh tokoh-tokoh seperti Jared Kushner dan Tony Blair.
Sementara itu, perwakilan Palestina hanya ditempatkan di lapis ketiga sebagai pelaksana teknis di lapangan tanpa kekuatan pengambilan keputusan.
"Rakyat Palestina yang menjadi sasaran utama saja tidak punya ruang untuk menentukan keputusan, apalagi Indonesia. Menurut saya, dari segala sisi, keputusan Indonesia bergabung ini sangat ceroboh," ungkapnya.
Munjid menambahkan bahwa BoP merupakan lembaga yang tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, termasuk PBB, meski dibentuk melalui resolusi Dewan Keamanan. Piagam BoP bahkan tidak menyebutkan istilah Gaza, Palestina, maupun solusi dua negara, yang membuat posisi tawar Indonesia di dalamnya menjadi sangat lemah.
Narasi pemerintah yang menyatakan siap keluar jika kesepakatan tidak sejalan dinilai Munjid sebagai bentuk kurang matangnya perencanaan diplomatik.
"Jika alasannya mencoba dulu lalu keluar, itu artinya pemikiran belum matang. Ini adalah spekulasi dengan pertaruhan besar," terangnya.
Munjid memperingatkan bahwa keterlibatan Indonesia bukan sekadar soal kehadiran fisik, melainkan adanya ikatan perjanjian dan komitmen finansial yang sangat besar. Ia menyoroti beban anggaran triliunan rupiah yang tetap harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari kesepakatan internasional tersebut.
"Ada pertaruhan citra Indonesia di panggung global dan beban anggaran yang tidak kecil," ucapnya.
Lemahnya Posisi Tawar Indonesia
Munjid meragukan kemampuan Indonesia dalam memengaruhi kebijakan BoP, meskipun bergabung bersama aliansi negara Islam lainnya seperti Arab Saudi, Turki, dan Qatar. Menurutnya, BoP bukanlah organisasi yang mengedepankan kesetaraan anggota, melainkan lembaga yang sangat sentralistik.
"BoP bukan lembaga demokratis. Tidak ada prinsip kesetaraan karena keputusan akhir berada di tangan board member, dan yang paling menentukan adalah Donald Trump," paparnya.
Ia menambahkan bahwa peran Donald Trump hampir bersifat absolut, mulai dari penentuan kebijakan strategis hingga pengelolaan anggaran. Hak veto yang dimiliki Trump membuat usulan negara anggota, termasuk Indonesia, rentan dibatalkan secara sepihak.
"Jika usulan sudah disepakati board member tapi Trump tidak setuju, ia bisa membatalkannya karena memiliki hak penuh. Saya tidak menaruh harapan banyak dari keterlibatan Indonesia di Board of Peace ini," pungkas Munjid.
