- Wacana Pilkada melalui DPRD picu perdebatan mengenai biaya politik dan kualitas demokrasi.
- Pengamat soroti mahalnya biaya Pilkada langsung serta risiko korupsi dan polarisasi.
- Efisiensi anggaran dan penguatan sistem perwakilan jadi dasar wacana Pilkada tidak langsung.
Ia menjelaskan bahwa sistem perwakilan tetap sah secara demokratis karena anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu Legislatif. Rakyat telah memberikan mandatnya kepada parlemen daerah untuk mengambil keputusan strategis, termasuk menentukan kepala daerah.
Dedi juga menilai Pilkada langsung menjadi akar praktik korupsi akibat tingginya modal kampanye yang harus dikembalikan. Hal ini sering memicu kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Selain masalah biaya, Dedi menyoroti dampak sosial berupa polarisasi dan konflik horizontal di masyarakat.
“Pilkada langsung menimbulkan polarisasi tajam dan merusak hubungan sosial warga. Dalam sistem perwakilan, konflik politik kembali ke ruang elite, tidak ditarik ke tingkat akar rumput,” jelas Dedi.
Menurutnya, mekanisme perwakilan lebih mampu meredam ketegangan sosial dan menghindari kampanye negatif berbasis sentimen primordial yang sering menyertai kontestasi terbuka.
TERPOPULER
