- SPK menyayangkan penundaan sidang MK perihal uji materi UU Guru dan Dosen karena ketidaksiapan Presiden serta DPR (18/2/2026).
- Penundaan sidang tersebut menunjukkan inkompetensi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan peraturan perundang-undangan terkait dosen.
- SPK mengajak publik dan organisasi pendidik lain mendukung uji materiil dengan menjadi pihak terkait atau mengirim amicus curiae.
"Kami meyakini bahwa kesejahteraan dan kebebasan akademik adalah hak fundamental. Banyak pekerja kampus mengalami ketidakpastian kerja dan imbalan yang tidak sebanding dengan beban kerja," tulis SPK dalam keterangan terkait agenda sidang hari ini.
Lahir dari kesadaran kolektif akan tantangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh pekerja kampus, SPK berkomitmen untuk menjadi suara dan kekuatan bagi dosen, tenaga kependidikan, serta semua staf yang berkontribusi dalam dunia akademik.
Serikat Pekerja Kampus menekankan bahwa sidang terhadap uji materiil yang mereka lakukan sebagai bentuk perlawanan atas berbagai ketidakpastian kerja, imbalan yang tidak sebanding dengan beban kerja, diskriminasi dan ancamanan yang dihadapi oleh pekerja kampus di seluruh Indonesia.
TERPOPULER
