DPR Sahkan Kesimpulan Komisi III: MKMK Tak Berwenang Intervensi Pemilihan Adies Kadir Sebagai Hakim

Baca 10 detik

Puan Maharani menyatakan MKMK tidak berwenang menindaklanjuti laporan terkait proses pemilihan hakim konstitusi oleh DPR.
Komisi III menegaskan pemilihan Hakim Konstitusi oleh DPR adalah mandat konstitusional berdasarkan Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945.
DPR merekomendasikan MK segera memperjelas pengaturan internal tugas dan fungsi MKMK sesuai amanat undang-undang berlaku.

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pengusul, termasuk DPR RI.

Hal itu disampaikan Puan saat membacakan hasil kesimpulan rapat Komisi III DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

"Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Komisi III tertanggal 18 Februari 2026 terkait penyampaian hasil kesimpulan rapat Komisi III DPR RI untuk dibacakan dalam rapat paripurna," ujar Puan di hadapan anggota dewan yang hadir.

Dalam pembacaan tersebut, Puan memaparkan tiga poin utama hasil kesimpulan Komisi III.

Pertama, ditegaskan bahwa pemilihan Hakim Konstitusi oleh DPR merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu, MKMK dinyatakan tidak memiliki wewenang hukum untuk masuk ke dalam wilayah proses mekanisme pemilihan tersebut, termasuk laporan yang ditujukan atas nama Adies Kadir.

"Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul, termasuk yang dilakukan oleh DPR RI atas nama Prof. Dr. Ir. Adies Kadir," tegasnya.

Kedua, Komisi III meminta MKMK untuk tetap konsisten pada mandatnya yang diatur dalam Pasal 27A UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hakim MK Adies Kadir bersiap mengikuti pembacaan sumpah jabatan pada pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc]

Dalam aturan tersebut, tugas MKMK dibatasi hanya pada penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang sedang menjabat, bukan pada proses seleksinya.

Ketiga, DPR RI merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera memperjelas pengaturan internal mengenai tugas dan fungsi MKMK agar selaras dengan amanat undang-undang.

"Selanjutnya kami tanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah kesimpulan rapat Komisi III DPR tersebut dapat disetujui dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku?" tanya Puan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan seruan "Setuju" secara serentak oleh peserta rapat, yang kemudian disahkan dengan ketukan palu sidang oleh Puan Maharani.