REGIONAL:
- KPU fokus verifikasi administrasi ijazah calon presiden berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008, bukan uji keaslian fisik.
- UGM pada tahun 2022 secara resmi menyatakan meyakini keaslian ijazah sarjana Presiden Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan.
- Polemik ijazah dianggap sebagai fenomena *post-truth* di media sosial, dipicu oleh teori konspirasi dan polarisasi politik.
Wewenang untuk melakukan klarifikasi mengenai keaslian dokumen kepada pihak berwenang (seperti sekolah atau universitas) baru akan dilakukan jika ada masukan atau laporan resmi dari masyarakat.
Dalam konteks pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Hadar menyebutkan bahwa tidak ada laporan atau keberatan dari masyarakat yang masuk ke KPU terkait ijazah tersebut.
“Pada saat itu, tidak ada masukan dari masyarakat,” kata Hadar.
Tanpa adanya laporan masyarakat pada masa sanggah atau pengumuman calon, KPU tidak memiliki dasar hukum untuk berinisiatif melakukan verifikasi keaslian lebih lanjut karena secara administratif dokumen dianggap sudah cukup.
Validasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM)
Di tengah keraguan yang terus diproduksi di media sosial, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) telah memberikan pernyataan resmi pada tahun 2022. Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa Joko Widodo adalah benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM.
“Kami meyakini keaslian ijazah sarjana Ir. Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,” ucap Ova.
Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap alumninya, terlepas dari jabatan politik yang disandang oleh lulusan tersebut.
Pihak universitas menyatakan bahwa data mengenai kelulusan Jokowi terdokumentasi dengan baik di sistem internal mereka.
Verifikasi serupa juga akan dilakukan UGM bagi alumni lain jika ada pihak yang memerlukan konfirmasi resmi mengenai status kelulusan untuk keperluan profesional.
Fenomena Post-Truth dan Teori Konspirasi
Polemik yang terus berulang ini dinilai oleh para ahli sebagai produk dari era post-truth. Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menyebutkan bahwa teori konspirasi ini tumbuh subur di tengah polarisasi politik yang tajam.
Banyak pengguna media sosial terjebak dalam teknik retorika Gish Gallop, yaitu strategi menghujani publik dengan argumen-argumen kecil yang tidak akurat secara bertubi-tubi untuk menciptakan kesan adanya kejanggalan.
Isu visual seperti perbedaan jenis huruf (font) atau penggunaan kacamata sering digunakan untuk memicu keraguan, meskipun secara teknis sudah dijelaskan oleh pihak universitas.
“Inilah post-truth, ketika emosi lebih dominan dalam membentuk persepsi ketimbang fakta-fakta logis,” ujar Septiaji.
Algoritma media sosial yang menciptakan ruang gema (echo chamber) membuat kelompok yang percaya pada teori konspirasi ini sulit menerima fakta administratif dan hukum yang telah tersedia.
Menurut Septiaji, fenomena ini menunjukkan adanya "kritisisme palsu". Alih-alih melakukan kritik substansial terhadap kebijakan pemerintah, sebagian masyarakat justru terjebak dalam lingkaran teori konspirasi yang sebenarnya sudah terjawab melalui prosedur hukum di KPU maupun klarifikasi resmi dari institusi pendidikan terkait.
TERPOPULER