Kerry Riza: Tuntutan Jaksa Ancam Kepastian Hukum Bagi Dunia Usaha

Suara.com - Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Kerry Adrianto Riza membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/2026). Kerry sebelumnya dituntut 18 tahun pidana penjara dan membayar uang pengganti Rp13,4 triliun.

Dalam nota pembelaannya, Kerry menyatakan tuntutan jaksa tersebut sangat berat dari sisi lamanya pidana dan besaran uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Namun, jika dicermati secara objektif, tuntutan tersebut hanya asumsi jaksa penuntut umum.

Dia menegaskan, tuntutan itu hanya mengulang konstruksi awal penyidikan dan narasi dalam surat dakwaan. Dalam tuntutan itu, jaksa mengabaikan fakta-fakta yang muncul selama empat bulan proses persidangan.

"Apabila dicermati secara objektif, tuntutan tersebut pada dasarnya hanya mengulang konstruksi awal penyidikan dan narasi dakwaan tanpa secara substansial merespons fakta-fakta yang terungkap selama kurang lebih 4 bulan persidangan. Seolah-olah pemeriksaan saksi dan ahli dari Oktober 2025 hingga Februari 2026 tidak pernah terjadi," kata Kerry.

Dalam surat tuntutan itu, kata Kerry, jaksa tidak mampu menjawab alasan tidak adanya satu pun saksi yang dihadirkan selama proses persidangan yang menyatakan dirinya memberi perintah atau mengintervensi proses pengadaan di Pertamina. Tidak ada juga bukti mengenai aliran dana dan mens rea atau niat jahat Kerry dalam perkara tersebut.

"Unsur penyalahgunaan kewenangan pun tidak relevan karena saya bukan pejabat negara dan bukan pengambil keputusan di Pertamina. Tanpa kesalahan pribadi yang terbukti, tuntutan tersebut kehilangan dasar hukumnya," katanya.

Tak hanya itu, Kerry juga mempertanyakan tuntutan membayar uang pengganti Rp 13,4 triliun terhadapnya. Dikatakan, angka itu tidak didukung analisis independen yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat langsung dengan tindakannya dalam perkara tersebut.

"Tanpa kausalitas yang nyata, angka tersebut hanya asumsi," katanya.

Sebaliknya, Kerry menyatakan, proses persidangan telah mengungkap fakta mengenai kemanfaatan terminal BBM yang disewa Pertamina.

Alih-alih merugikan keuangan negara seperti yang dituduhkan jaksa, Kerry menyatakan terminal BBM milik PT OTM justru membuat efisiensi biaya impor dan logistik dengan total hingga sekitar Rp 16,7 triliun.

"Persidangan justru mengungkap adanya manfaat ekonomi dari penggunaan terminal OTM, termasuk efisiensi impor dan logistik dengan total perkiraan sekitar Rp16,7 triliun. Metode perhitungan kerugian yang digunakan pun telah dipersoalkan para ahli dan tidak dibantah secara substansial," katanya.

Kerry menyatakan, hanya ada dua tindakan yang dituduhkan kepadanya berdasarkan surat dakwaan jaksa yang mencapai 200 halaman.

Pertama, jaksa menuduh Kerry Riza memerintahkan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo mengirim surat penawaran penyewaan Terminal BBM milik PT OTM kepada Pertamina.

Kedua, jaksa menuduh Kerry atas nama PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) melakukan pertemuan dengan Bank Mandiri dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi untuk membahas situasi bisnis di industri pelayaran minyak dan gas.

Dengan demikian, Kerry menegaskan, dalam surat dakwaan itu, jaksa tidak menyinggung mengenai BBM oplosan yang digembar-gemborkan saat awal proses penyidikan. Tidak ada juga bukti mengenai pengaturan harga, aliran dana, atau intervensi proses pengadaan.