- Menko PM Muhaimin Iskandar menggarisbawahi peningkatan kepesertaan aktif BPJS sebagai agenda krusial pasca pelantikan di Jakarta.
- Pemerintah fokus mendorong perluasan perlindungan aktif BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi kelompok pekerja informal.
- Percepatan perluasan kepesertaan memerlukan kolaborasi lintas kementerian yang akan segera dimulai rapat koordinasinya.
Suara.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyoroti persoalan kepesertaan sebagai agenda mendesak dalam penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional.
Ia menegaskan pemerintah akan mendorong peningkatan kepesertaan aktif BPJS, terutama pada sektor pekerja informal yang dinilai masih perlu diperluas perlindungannya.
Menurutnya, kepesertaan aktif menjadi kunci agar manfaat jaminan sosial benar-benar dirasakan masyarakat, baik dari sisi perlindungan kesehatan maupun ketenagakerjaan.
“BPJS ini memiliki agenda mendesak yaitu tentang kepesertaan. BPJS kepesertaan aktif akan terus kita dorong,” kata Cak Imin usai pelantikan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031 di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Ia menekankan khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan, peningkatan jumlah peserta dari kalangan pekerja informal menjadi perhatian utama, bersamaan dengan upaya memperkuat manfaat program yang diterima peserta.
“BPJS Ketenagakerjaan jumlah kepesertaan terutama di para pekerja informal dan juga aspek-aspek manfaat yang harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Cak Imin menilai percepatan perluasan kepesertaan tidak bisa dilakukan satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian serta koordinasi intensif dengan BPJS.
Sebagai langkah awal, pemerintah menjadwalkan rapat lintas kementerian pada pekan depan untuk memetakan persoalan yang masih tertunda dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.
“Tentu ini semua membutuhkan kolaborasi yang sungguh-sungguh dan minggu depan kita sudah mulai langsung start rapat pertama dengan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Dirut BPJS Kesehatan untuk memetakan dan menuntaskan pending-pending matter yang masih harus diselesaikan,” katanya.
Koordinasi serupa juga akan dilakukan pada sektor ketenagakerjaan dengan melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan guna mempercepat penyelesaian agenda kepesertaan dan manfaat program.
“Begitu juga dengan jajaran BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai kementerian terkait untuk langsung start di minggu depan,” pungkasnya.
TERPOPULER
