Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, melontarkan kritik terhadap rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) yang akan mengimpor 105.000 unit mobil niaga dari India. 

Said menilai rencana yang menggunakan dana APBN tersebut sangat mengejutkan dan tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi domestik.

Menurutnya, Presiden Prabowo kekinian tengah memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Ketahanan Desa Pangan Mandiri (KDPM) untuk membangkitkan ekonomi pedesaan. 

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan belanja negara seharusnya diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri, bukan justru menguntungkan industri luar negeri.

"Rencana PT Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berpikir Presiden. Langkah ini justru memunggungi jalan penguatan industri nasional," tegas Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).

Said memaparkan, sektor manufaktur Indonesia seharusnya menjadi tumpuan hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja, terutama bagi lebih dari satu juta sarjana yang saat ini masih menganggur. 

Namun, rencana impor massal ini justru berpotensi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Merujuk pada perhitungan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Said membeberkan potensi kerugian ekonomi yang nyata, di antaranya:

• Menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun.
• Menurunkan pendapatan masyarakat sebesar Rp39 triliun.
• Memangkas surplus industri otomotif hingga Rp21,67 triliun.
• Mengurangi pendapatan tenaga kerja di rantai pasok otomotif sebesar Rp17,39 triliun.
• Menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.

"Apakah PT Agrinas tidak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri, semisal dengan Gaikindo? Pengadaan 105.000 unit ini hampir setara dengan total produksi mobil niaga kita sepanjang 2025. Jika dikerjakan di dalam negeri, ini akan menjadi stimulus besar bagi industri otomotif dan penciptaan lapangan kerja," lanjutnya.

Selain dampak makroekonomi, Said juga mempertanyakan efisiensi jangka panjang dari mobil asal India tersebut. 

Ia mengingatkan bahwa meskipun harga beli mungkin terlihat lebih murah, risiko terkait layanan purna jual (aftersales), ketersediaan suku cadang, hingga jangkauan bengkel resmi bisa membuat biaya operasional membengkak di masa depan.

Untuk itu, Said meminta agar setiap belanja barang dan jasa yang menggunakan uang rakyat harus diperhitungkan nilai tambah ekonominya bagi rakyat sendiri.

"Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu lagi dipikir ulang, tapi harus dibatalkan," pungkasnya.

Untuk diketahui, langkah PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mengimpor kendaraan operasional untuk Koperasi Merah Putih memicu gelombang kekecewaan. 

Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan upaya pemerintah yang tengah gencar memacu kemandirian industri otomotif nasional melalui penguatan produk dalam negeri.

Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) secara resmi menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Saat ini tingkat utilisasi produksi industri komponen dalam negeri masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen saja. Jika impor kendaraan utuh dilakukan maka dampaknya akan sangat fatal bagi keberlangsungan ekosistem manufaktur tanah air.

PIKKO menekankan bahwa langkah importasi ini tidak hanya merugikan pabrikan besar namun juga mengancam penghidupan sekitar 6.000 tenaga kerja yang bergantung pada rantai pasok komponen otomotif. Sektor industri kecil dan menengah atau IKM selama ini telah membuktikan kemampuannya sebagai pemasok tier dua dan tiga bagi kendaraan roda dua maupun roda empat di Indonesia.