- Kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo dinilai pragmatis dengan bergabung Dewan Perdamaian (BoP) bentukan Donald Trump.
- Keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan utama melunakkan tekanan tarif dagang tinggi dari Amerika Serikat terhadap komoditas ekspor.
- Bergabungnya Indonesia dalam skema Trump dianggap sebagai kompromi ekonomi langsung, mengesampingkan aspek ideologis isu Palestina.
Pemerintah dianggap lebih memilih berkompromi dengan skema personal Trump daripada menghadapi konsekuensi ekonomi yang berat jika menolak bergabung dalam aliansi tersebut.
"Bukan berarti Amerika itu superpower terus kemudian kita patuh saja nggak. Sebetulnya kita bisa menolak juga cuman kita harus tahu konsekuensinya ketika harus menolak kan gitu aja. Kalau kita nggak masuk BOP ya saya kira konsekuensinya lumayan ya di hadapan Indonesia," pungkasnya.