- Presiden Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz setelah perundingan nuklir dengan Iran mengalami kegagalan.
- Kebijakan blokade ini menargetkan seluruh kapal yang melintas sebagai respons atas penguasaan jalur strategis tersebut oleh pihak Iran.
- Langkah militer tersebut memicu kekhawatiran internasional terhadap stabilitas pasokan energi global dan keberlangsungan gencatan senjata di kawasan Teluk.
Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memerintahkan Angkatan Laut AS untuk segera memblokade Selat Hormuz setelah perundingan damai dengan Iran berakhir tanpa kesepakatan.
Keputusan ini diumumkan usai pertemuan di Islamabad gagal mencapai titik temu, terutama terkait isu nuklir.
Dalam pernyataannya di media sosial, Trump menuding Iran melakukan pemerasan dengan menguasai jalur strategis tersebut.
Trump menegaskan, kapal apa pun yang masuk atau keluar Selat Hormuz akan dihadang oleh Angkatan Laut AS mulai saat ini.
“Pertemuan berjalan baik, banyak hal disepakati, tetapi yang terpenting, nuklir, tidak," tulis Trump di akun media sosialnya, Senin (13/4).
“Mulai sekarang, Angkatan Laut Amerika Serikat akan memblokade semua kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz.”
![Presiden AS Donald Trump menuding NATO sebagai pengecut dan macan kertas karena tak mau membantu membuka Selat Hormuz. [X/Potus]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/03/20/80522-donald-trump.jpg)
Selain blokade, Trump juga menyatakan bahwa militer AS akan memburu kapal-kapal yang membayar biaya kepada Iran untuk melintas.
Trump bahkan mengancam akan menghancurkan pihak mana pun yang menyerang pasukan AS atau kapal sipil.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital bagi distribusi energi global, dengan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melintas di wilayah tersebut. Sejak konflik pecah pada 28 Februari lalu, lalu lintas di selat itu menurun drastis dan memicu gejolak ekonomi global.
Dari pihak Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memperingatkan bahwa kapal militer yang mendekat akan dianggap melanggar gencatan senjata.
Namun, kapal sipil masih diperbolehkan melintas dengan mengikuti aturan tertentu.
Situasi ini memicu kekhawatiran internasional terhadap keberlangsungan gencatan senjata yang baru berjalan dua pekan.
Sejumlah negara di kawasan Teluk berharap kesepakatan damai dapat diperpanjang, namun langkah Trump dinilai berpotensi memperkeruh keadaan.
Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, mendesak kedua pihak untuk melanjutkan diplomasi.
“Saya mendorong agar gencatan senjata diperpanjang dan perundingan terus dilanjutkan. Kegagalan akan jauh lebih menyakitkan dibanding kompromi,” ujarnya dilansir dari Aljazeera.
TERPOPULER
