REGIONAL:
- Solidaritas Pemuda dan Pelajar ber-Gerak (SPPG) demonstrasi di Jakarta pada 27 Februari 2026 menuntut usut tuntas teror Ketua BEM UGM.
- Aksi ini juga menyoroti kegagalan negara dalam hak dasar pendidikan pasca tragedi siswa NTT dan kritik BEM UGM.
- Massa menolak Program MBG, impor pick-up Kopdes, dan keanggotaan Indonesia pada Board of Peace senilai Rp17 triliun.
Mereka menegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Polri harus tetap fokus pada pemberantasan kejahatan, menjaga keamanan publik, dan menegakkan hukum. Jangan sampai energi dan sumber daya aparat justru tersedot ke urusan operasional logistik gizi,” tegas salah satu orator.
Menurut massa, potensi pergeseran fokus tersebut dikhawatirkan berdampak pada optimalisasi kinerja kepolisian dalam menangani persoalan kriminalitas di berbagai daerah.
Mereka menilai, apabila aparat terlalu jauh terlibat dalam distribusi maupun pengawasan teknis program yang bersifat administratif-logistik, maka perhatian terhadap isu-isu strategis seperti kejahatan jalanan, narkotika, perdagangan orang, hingga kejahatan siber bisa terabaikan.
“Negara memiliki banyak institusi teknis yang bisa mengelola program pangan dan gizi. Kepolisian seharusnya berdiri tegak sebagai penjaga hukum, bukan menjadi operator logistik,” ujar massa dalam orasi.
SPPG menegaskan bahwa kritik terhadap MBG bukan semata soal substansi program, melainkan juga tata kelola dan pembagian peran antar lembaga negara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Tolak Program MBG dan Impor 105.000 Pick-Up Kopdes
Selain isu teror, massa juga menolak Program MBG yang dinilai bermasalah dan tidak manusiawi. Mereka menilai program tersebut tidak menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat dan justru menyisakan polemik di berbagai daerah.
Tak hanya itu, rencana impor 105.000 unit kendaraan pick-up untuk program Koperasi Desa Merah Putih juga menuai penolakan.
Massa menilai kebijakan tersebut berpotensi melukai industri otomotif nasional dan memperburuk kondisi ketenagakerjaan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut mereka, alasan harga produksi mobil lokal yang dianggap lebih mahal seharusnya dapat diselesaikan melalui negosiasi teknis dengan produsen dalam negeri.
“Di saat ribuan buruh menghadapi ketidakpastian kerja, negara justru membuka pintu bagi produk luar,” kritik massa dalam naskah orasi.
Sejumlah warga di berbagai wilayah juga dilaporkan menyuarakan penolakan terhadap pembangunan Kopdes Merah Putih, dengan alasan keberadaannya dikhawatirkan mematikan ritel kecil yang sudah lebih dulu berdiri.
Tolak Indonesia Gabung Board of Peace
Isu lain yang diangkat adalah penolakan terhadap rencana Indonesia menjadi anggota permanen Board of Peace (BoP) dengan iuran sebesar Rp17 triliun.
Berdasarkan hasil survei lembaga Median, sebanyak 73,3 persen responden tidak setuju Indonesia membayar iuran sekitar 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan tersebut.
Selain nominal yang dinilai besar, sebanyak 50,4 persen responden juga menyatakan tidak setuju Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
Massa aksi menilai dana sebesar Rp17 triliun lebih mendesak dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Aksi di Dua Titik
Aksi di Mabes Polri difokuskan pada tuntutan penegakan hukum atas dugaan teror terhadap Tiyo Ardianto. Sementara di Patung Kuda, massa menyampaikan kritik terhadap kebijakan MBG, impor kendaraan Kopdes, serta rencana keanggotaan BoP.
SPPG menegaskan bahwa aksi ini berlangsung secara damai dan mengajak seluruh elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil untuk bersatu menyuarakan aspirasi.
“Bersatu, bergerak, dan bersuara. Karena ketika rakyat diam, ketidakadilan tumbuh dalam senyap,” tutup pernyataan mereka.
TERPOPULER
