Irigasi 125 Meter di Namo Rambe Longsor, Yasonna Laoly Soroti Minimnya Anggaran Pemeliharaan

Suara.com - Saluran irigasi persawahan sepanjang 125 meter di Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, mengalami longsor dan mengganggu jadwal tanam petani. Kerusakan tersebut terjadi di jalur irigasi yang melintasi Desa Namolandur dan Kita Tengah, Minggu (1/3/2026).

Anggota DPR RI, Yasonna Laoly, melakukan kunjungan pengawasan ke wilayah pertanian tersebut setelah menerima laporan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Kecamatan Namo Rambe.

Berdasarkan keterangan Ketua GP3A Kecamatan Namo Rambe, Joseph Guru Singa, didampingi Sekretaris Tamunta Ginting, saluran irigasi di wilayah itu terakhir kali mendapatkan perawatan sekitar 17 tahun lalu.

Aspirasi perbaikan dan pemeliharaan telah beberapa kali diusulkan dalam Musrenbang, namun selalu terkendala alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Longsornya saluran irigasi tersebut berdampak pada 140 hektare lahan persawahan dari total 720 hektare sawah irigasi di Kecamatan Namo Rambe. Para petani khawatir jika perbaikan tidak segera dilakukan, produksi padi akan terganggu dan bahkan terancam berhenti.

“Kami sangat berharap perhatian dari pemerintah provinsi maupun pusat. Longsornya irigasi sangat mengganggu kegiatan kami sebagai petani. Pemilik lahan di sekitar aliran juga sudah memberi peringatan, jika tidak ada perbaikan mereka akan menutup jalur irigasi dan mengalihfungsikan lahan karena khawatir longsor terus berlanjut,” ujar Joseph.

Menanggapi keluhan tersebut, Yasonna menyayangkan minimnya alokasi anggaran untuk sektor pertanian, khususnya pemeliharaan infrastruktur irigasi yang dinilai sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional.

Ia menjelaskan, dari 140 hektare sawah terdampak, potensi produksi bisa mencapai 1.440 ton padi dengan asumsi 8 ton per hektare. Jika pemeliharaan irigasi tidak segera dilakukan dan berdampak pada seluruh 720 hektare sawah irigasi di Namo Rambe, maka potensi kehilangan produksi bisa mencapai 5.760 ton padi.

“Ini bukan angka kecil. Jika produksi terus menurun, kita bisa semakin bergantung pada impor pangan dan di sisi lain kesejahteraan petani ikut terpuruk karena kehilangan mata pencaharian,” tegasnya.

Yasonna menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke fraksi untuk diteruskan ke Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian. Ia menilai pemerintah harus serius mengalokasikan anggaran dalam program ketahanan pangan, terutama untuk pemeliharaan irigasi.

Menurutnya, meskipun pemerintah saat ini memiliki berbagai program prioritas, pemeliharaan irigasi dan dukungan terhadap sektor pertanian tidak boleh diabaikan.

Ia juga mengingatkan agar Dana Transfer Daerah dari APBN untuk APBD Sumatera Utara tidak mengalami pemangkasan signifikan, khususnya pada program pertanian yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

“Efisiensi APBN memang berpengaruh terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah. Namun, jika irigasi yang sudah 17 tahun tidak pernah dipelihara terus dibiarkan, produksi padi bisa semakin menurun dan petani berisiko kehilangan pekerjaan,” pungkasnya.