REGIONAL:
- Ekonom UGM, Rimawan Pradiptyo, mengingatkan pemerintah Indonesia waspada dampak konflik Timur Tengah yang diperkirakan berlangsung lama.
- Konflik berkepanjangan berpotensi mengganggu suplai energi minyak dan sektor jasa keagamaan seperti bisnis haji dan umrah.
- Pemerintah harus segera realokasi anggaran, prioritaskan kebutuhan mendesak, dan kurangi belanja program populis.
Suara.com - Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rimawan Pradiptyo, memperingatkan pemerintah Indonesia untuk bersiap menghadapi dampak panjang dari eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei serta serangan balasan yang menyasar berbagai instalasi di negara-negara Teluk menandakan bahwa krisis ini tidak akan selesai dalam waktu singkat.
"Ini eskalasinya akan tinggi. Kalau kita lihat dari track record perang Irak-Iran itu negara yang bisa perang 10 tahun, harus diingat. Jadi ini, ini bukan hal yang sesimpel yang akan kita bayangkan," kata Rimawan ditemui di UGM, Senin (2/3/2026).
Rimawan melihat potensi gangguan suplai energi hingga sektor jasa keagamaan dapat menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.
"Ya salah satunya pasti masalah suplai minyak yang akan terganggu. Itu satu hal yang pasti. Kemudian juga tentunya bisnis haji, bisnis umrah dan lain sebagainya tentunya akan terpengaruh ya," tuturnya.
Terkait kebijakan energi, Rimawan menyoroti tantangan fiskal jika Indonesia harus mencari alternatif sumber minyak di luar Singapura dan Timur Tengah.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk berani mengambil langkah ekstrem dalam mengelola anggaran negara. Mengingat penerimaan negara yang belum optimal.
Pemerintah didorong untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak di atas agenda politik.
"Jadi harus dipikirkan yang harus kita pikirkan sekarang adalah kebijakan yang diperlukan itu apa sih sebenarnya? Bukan yang menjadi agenda politik. Kita sudah lupakan itu agenda janji politik di masa lalu seharusnya harus diganti karena situasinya sudah berbeda sekarang," tegasnya.
Rimawan menilai bahwa fenomena misalokasi sumber daya atau misallocation of resources masih menjadi persoalan serius di Indonesia.
Oleh karena itu, langkah realokasi anggaran menjadi sangat krusial terlebih dalam situasi perang sekarang. Sehingga program pemerintah lebih tepat sasaran di tengah ancaman kontraksi ekonomi global.
"Jadi yang harus dilakukan pemerintah itu justru mundur balik lihat situasinya kayak apa, evaluasi lagi atau kemudian kita mencoba merealokasi agar lebih tepat sasaran," ujarnya.
Terkait dengan program-program pemerintah yang perlu dievaluasi, Rimawan menyatakan masih sesuai dengan rekomendasi dari Aliansi Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini yakni untuk perbaikan APBN dengan mengurangi porsi belanja program populis yang mencapai Rp 1.414 triliun atau sekitar 37,4 persen dari APBN 2026.
Adapun program-program yang disoroti untuk dikurangi porsinya meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, hingga Koperasi Desa Merah Putih.
TERPOPULER