- Presiden Prabowo menunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi pada Jumat (6/3/2026).
- Satgas ini bertugas mengakselerasi implementasi energi bersih, termasuk PLTS skala 100 GW, serta mengurangi subsidi energi.
- Bahlil juga mengemban tugas mengkonversi 120 juta motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik dalam 3-4 tahun.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengemban tanggung jawab baru sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi.
Penunjukan Bahlil ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pergeseran ketergantungan energi fosil menuju energi bersih di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026), mengatakan pemerintah terus berupaya menyediakan akses energi yang menyeluruh bagi masyarakat.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa ketahanan energi nasional tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau pelosok negeri melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus kepada Bahlil untuk mengakselerasi implementasi energi bersih dan terbarukan.
Salah satu poin krusial dalam arahan tersebut adalah penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang diprioritaskan untuk fasilitas publik seperti sekolah dan desa-desa di berbagai daerah.
"Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, yang pembahasannya pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya, termasuk kaitannya dengan (program) 100 gigawatt (GW) untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan," ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Pembentukan Satgas Percepatan Transisi Energi ini menjadi instrumen utama pemerintah untuk memastikan target-target ambisius di sektor energi dapat terealisasi tepat waktu.
Bahlil menegaskan bahwa keberadaan satgas ini memiliki korelasi langsung dengan upaya efisiensi anggaran negara, terutama dalam hal pengelolaan subsidi energi yang selama ini menjadi beban cukup besar bagi APBN.
Menurut Bahlil, pembentukan satgas ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus untuk mengurangi subsidi.
Pemerintah melihat adanya potensi penghematan besar jika ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik dapat ditekan secara signifikan melalui konversi teknologi.
"Sudah tentu orientasinya ini adalah transisi energi bisa kita lakukan lebih cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD atau diesel ke PLTS, maka itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik," kata Bahlil sebagaimana dilansir Antara.
Selain fokus pada skala makro, Kementerian ESDM juga tengah mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil.
Upaya ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi serta memperluas akses pelayanan energi hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.
Peran baru Bahlil dalam satgas ini juga mencakup tanggung jawab besar di sektor transportasi.
TERPOPULER
