Eks Wamenaker Noel Ebenezer Klaim Kasus Korupsi K3 'Titipan' Pengusaha: Siapa yang Diperas?

Suara.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait kasus hukum yang tengah membelitnya.

Noel meyakini bahwa perkara dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merupakan sebuah skenario yang sengaja dirancang oleh pihak tertentu.

"Saya yakin ini bagian dari dugaan titipan pengusaha yang tidak suka dengan kebijakan saya, terkait sidak-sidak saya," ujar Noel saat ditemui sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Pernyataan ini merujuk pada aksi inspeksi mendadak (sidak) yang sering dilakukannya selama menjabat sebagai Wamenaker.

Noel menduga ada kepentingan bisnis yang terganggu akibat langkah tegasnya di lapangan, sehingga memicu munculnya kasus hukum ini sebagai bentuk serangan balik atau "titipan" dari para pengusaha yang merasa dirugikan oleh kebijakannya.

Dalam proses persidangan yang berlangsung, Noel menyoroti fakta-fakta yang muncul dari keterangan para saksi. Menurut pengamatannya, sejauh ini belum ada satu pun keterangan yang secara langsung menghubungkan dirinya dengan praktik pemerasan sertifikasi K3 tersebut.

Ia menegaskan bahwa mayoritas saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru tidak memiliki relevansi dengan peran atau tindakan yang dituduhkan kepadanya.

Sebanyak lebih dari 50 persen saksi, kata dia, pun tidak ada kaitannya dengan Noel. Begitu pula saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun barang bukti yang ditemukan.

Hal ini menjadi basis keyakinan Noel bahwa dirinya tidak terlibat dalam pusaran korupsi yang dituduhkan. Ia mempertanyakan dasar dari dakwaan pemerasan tersebut mengingat ketiadaan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan pribadinya dalam aksi tangkap tangan maupun barang bukti fisik.

"Tapi saya optimistis pasti tidak ada pernyataan tentang kaitan saya di kasus ini. Siapa yang diperas? Urusannya yang mana?" ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Meskipun melontarkan kritik keras terhadap latar belakang kasusnya, Noel menyatakan tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

Ia memberikan apresiasi terhadap kinerja perangkat persidangan yang dianggapnya telah menjalankan tugas secara objektif.

Dirinya berharap sidang pemeriksaan saksi ke depannya masih bisa berjalan lancar, terutama lantaran jaksa penuntut umum dan hakimnya sudah berlaku profesional.

Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 dengan nilai total mencapai Rp6,52 miliar.

Selain pemerasan, ia juga dijerat dengan dakwaan penerimaan gratifikasi selama masa jabatannya sebagai Wamenaker pada periode 2024–2025.

Dakwaan menyebutkan bahwa Noel tidak bekerja sendirian, melainkan diduga melakukan pemerasan bersama 10 orang terdakwa lainnya.

Para terdakwa lain yang disidangkan bersamaan adalah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Kelompok ini diduga menyasar sejumlah pemohon sertifikasi K3, di antaranya Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deny, Nicken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Octavia Voni Andari, Shalsabila Salu, dan Sri Enggarwati.

Berdasarkan rincian dakwaan, aliran dana hasil pemerasan tersebut diduga dinikmati oleh banyak pihak dengan nominal yang bervariasi. Noel disebut diuntungkan sebesar Rp70 juta.

Sementara itu, terdakwa lain seperti Fahrurozi diduga menerima Rp270,95 juta; Hery, Gerry, dan Sekarsari masing-masing Rp652,24 juta; Subhan dan Anitasari masing-masing Rp326,12 juta; Irvian Rp978,35 juta; serta Supriadi Rp294,06 juta.

Tak hanya para terdakwa yang ada di persidangan, dakwaan juga mencatatkan sejumlah nama lain yang ikut diuntungkan, yakni Haiyani Rumondang sebesar Rp381,28 juta; Sunardi Manampiar Sinaga Rp288,17 juta; Chairul Fadhly Harahap Rp37,94 juta; Ida Rochmawati Rp652,24 juta; serta Fitriana Bani Gunaharti dan Nila Pratiwi Ichsan masing-masing Rp326,12 juta.

Selain perkara pemerasan, Noel juga harus menghadapi dakwaan gratifikasi yang nilainya jauh lebih besar. Ia diduga menerima uang senilai Rp3,36 miliar dan satu unit sepeda motor mewah Ducati Scrambler warna biru dongker.

Pemberian tersebut diduga berasal dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenaker serta pihak swasta lainnya selama ia menduduki kursi Wakil Menteri.

Atas rangkaian perbuatan tersebut, eks Wamenaker tersebut terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

Ancaman hukuman ini menempatkan Noel dalam posisi hukum yang serius di tengah upayanya membuktikan bahwa kasus ini hanyalah "titipan" dari lawan-lawan politik dan bisnisnya.