REGIONAL:
- Kedutaan Besar Iran di Tiongkok menolak sumbangan uang dari warga Tiongkok meskipun terdapat solidaritas publik.
- Partai Komunis dan pemerintah China secara terbuka mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatan dari agresi Israel dan AS.
- Menlu China Wang Yi menuduh AS dan Israel melanggar Piagam PBB, mendesak penghentian perang melalui jalur diplomatik.
Dukungan China ini bukan tanpa alasan kuat. Ketegangan semakin memuncak setelah satu warga negara China dilaporkan tewas di wilayah Iran akibat serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan AS dan Israel.
Kematian warga sipil China ini seolah menjadi pemantik bagi Beijing untuk bersuara lebih keras di panggung internasional.
"China sangat menghargai persahabatan militan dengan Iran. Kami mendukung Iran dalam mebela kedaulatan, keamanan, integritas teritorial serta martabat nasional. Kami mendukung Iran melindungi hak dan kepentingan yang sah," kata Wang, dikutip media pemerintah China, CCTV, Selasa (3/3/2026).
Tidak hanya memberikan dukungan moril kepada Teheran, Wang Yi juga melancarkan serangan diplomatik terhadap Washington dan Tel Aviv.
Dalam komunikasi terpisah dengan Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, Wang menuduh pihak AS dan Israel telah mengangkangi aturan internasional yang sudah disepakati sejak lama.
Oman, yang selama ini dikenal sebagai mediator "pintu belakang" antara Iran dan AS, menjadi saksi bagaimana China mulai mengambil peran lebih dominan untuk menantang dominasi Barat di kawasan tersebut.
Wang menuduh bahwa tindakan militer yang dilakukan secara sengaja telah melanggar prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"China bersedia memosisikan diri secara konstruktif, termasuk menegakkan keadilan, perdamaian serta menghentikan perang melalui Dewan Keamanan PBB," ujar Wang kepada Albusaidi.
Langkah China ini dinilai oleh para pengamat politik internasional sebagai sinyal kuat bahwa "Hukum Rimba" tidak boleh lagi mendominasi hubungan antarnegara.
Peringatan ini juga disampaikan Wang Yi saat berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot.
Ia memperingatkan risiko besar jika negara-negara pemilik kekuatan militer superior bertindak secara sepihak tanpa mengindahkan diplomasi.
"Negara-negara besar tak boleh melakukan tindakan sewenangpwenang terhadap negara lain hanya karena keunggulan militer mereka."
TERPOPULER
