Iran Terharu Tapi Bingung, Banyak Warga China 'Maksa' Kirim Uang Buat Lawan Israel-AS

Suara.com - Republik Islam Iran terus memanen dukungan internasional saat menghadapi perang agresi yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat.

Salah satunya adalah dari masyarakat Republik Rakyat China. Namun, sikap solidaritas membuat Kedubes Iran setempat terharu, tapi sekaligus kebingungan.

Pasalnya, tak sedikit warga negeri Tirai Bambu itu mendatangi atau menelepon Kedubes Iran karena ingin menyumbangkan uang.

Padahal, Iran tidak membutuhkan sumbangan uang, melainkan hanya solidaritas internasional untuk melawan perang agresi Israel-AS yang telah memakan korban jiwa, termasuk 165 siswi SD khusus perempuan, serta Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei.

Bahkan, Kedubes Iran di China sampai harus membuat pengumuman di media sosial Douyin, bahwa mereka tidak menerima sumbangan uang.

Berikut pengumuman tersebut yang telah disulihbahasakan:

Kami berterima kasih kepada rakyat Tiongkok atas dukungan mereka yang tulus; bantuan keuangan tidak akan diterima saat ini.

Kedutaan Besar Iran di Tiongkok menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada rakyat Tiongkok yang beradab dan adil.

Semangat kemanusiaan Anda, pilihan Anda untuk menegakkan keadilan, dan dukungan Anda kepada rakyat Iran dalam mengutuk keras serangan brutal Amerika Serikat dan Israel terhadap anak-anak dan warga sipil Iran adalah tindakan kebaikan yang tidak akan pernah kami lupakan.

Dalam hal ini, Kedutaan Besar dengan sungguh-sungguh memberitahukan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa, berdasarkan penilaian yang cermat terhadap kapasitas nasional saat ini, Republik Islam Iran saat ini tidak berencana untuk menerima bantuan keuangan dari organisasi atau individu Tiongkok yang bersahabat.

Jika situasinya berubah di masa mendatang dan hal itu menjadi perlu, kami akan memberitahukan Anda secara terpisah.

China Dukung Iran Lawan Imperialisme Israel-AS

Partai Komunis China dan pemerintah secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Iran untuk membela kedaulatan dan hak bela diri.

Langkah berani ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang menegaskan posisi Beijing dalam peta konflik global.

Dalam pembicaraan diplomatik tingkat tinggi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Senin awal pekan. ini, Wang menekankan bahwa Beijing tidak akan tinggal diam melihat mitra strategisnya ditekan secara militer.

Dukungan China ini bukan tanpa alasan kuat. Ketegangan semakin memuncak setelah satu warga negara China dilaporkan tewas di wilayah Iran akibat serangan udara yang dilancarkan oleh pasukan AS dan Israel.

Kematian warga sipil China ini seolah menjadi pemantik bagi Beijing untuk bersuara lebih keras di panggung internasional.

"China sangat menghargai persahabatan militan dengan Iran. Kami mendukung Iran dalam mebela kedaulatan, keamanan, integritas teritorial serta martabat nasional. Kami mendukung Iran melindungi hak dan kepentingan yang sah," kata Wang, dikutip media pemerintah China, CCTV, Selasa (3/3/2026).

Tidak hanya memberikan dukungan moril kepada Teheran, Wang Yi juga melancarkan serangan diplomatik terhadap Washington dan Tel Aviv.

Dalam komunikasi terpisah dengan Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, Wang menuduh pihak AS dan Israel telah mengangkangi aturan internasional yang sudah disepakati sejak lama.

Oman, yang selama ini dikenal sebagai mediator "pintu belakang" antara Iran dan AS, menjadi saksi bagaimana China mulai mengambil peran lebih dominan untuk menantang dominasi Barat di kawasan tersebut.

Wang menuduh bahwa tindakan militer yang dilakukan secara sengaja telah melanggar prinsip dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"China bersedia memosisikan diri secara konstruktif, termasuk menegakkan keadilan, perdamaian serta menghentikan perang melalui Dewan Keamanan PBB," ujar Wang kepada Albusaidi.

Langkah China ini dinilai oleh para pengamat politik internasional sebagai sinyal kuat bahwa "Hukum Rimba" tidak boleh lagi mendominasi hubungan antarnegara.

Peringatan ini juga disampaikan Wang Yi saat berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot.

Ia memperingatkan risiko besar jika negara-negara pemilik kekuatan militer superior bertindak secara sepihak tanpa mengindahkan diplomasi.

"Negara-negara besar tak boleh melakukan tindakan sewenangpwenang terhadap negara lain hanya karena keunggulan militer mereka."