BGN Perkuat Standar Higiene Program Makanan Bergizi Gratis, 500 Peserta Ikuti Pelatihan Setiap Hari

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui pelatihan penjamah makanan serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya di Jakarta, Minggu.

Selain meningkatkan kemampuan para petugas dapur, kegiatan ini juga ditujukan untuk mempercepat penerbitan SLHS bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dari implementasi program MBG di berbagai daerah.

Pelatihan berupa bimbingan teknis tersebut digelar secara serentak di delapan wilayah kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember. Setiap hari, kegiatan ini diikuti sekitar 500 peserta.

Peserta pelatihan berasal dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional dapur SPPG, mulai dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan (Aslap), hingga juru masak.

Sony menegaskan bahwa penyediaan makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyajian makanan harus dijaga secara serius oleh semua pihak yang terlibat.

Ia menilai pelaksanaan bimbingan teknis tersebut sangat strategis karena menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia di dapur SPPG.

Program MBG sendiri saat ini berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang cukup besar. Hal itu ditandai dengan berdirinya lebih dari 25 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia yang sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga,” kata dia.

Sony menjelaskan bahwa pelatihan penjamah makanan menjadi salah satu syarat utama untuk memperoleh SLHS.

Menurutnya, keberadaan sertifikat tersebut menjamin bahwa proses produksi makanan bergizi dilakukan di tempat yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.

“Makanya disebut laik higiene sanitasi kesehatan,” kata dia.

Setelah sempat tidak digelar dalam beberapa waktu, BGN kini kembali melaksanakan pelatihan penjamah makanan sekaligus percepatan proses SLHS bagi dapur-dapur SPPG.

Sebagai contoh, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebanyak 800 peserta yang terdiri dari perwakilan SPPG, relawan, serta mitra atau yayasan mengikuti proses sertifikasi yang digelar pada Sabtu (7/3) dan Minggu (8/3).

Sony menegaskan bahwa setiap SPPG yang telah dinyatakan operasional wajib segera mendaftarkan diri untuk proses penerbitan SLHS maksimal dalam waktu 30 hari.

“Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan dihentikan operasional SPPG,” kata dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 25.061 dapur SPPG yang telah menjalani pemeriksaan langsung oleh jajaran Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN.

“Langsung diketahui ada beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Baru, kemudian langsung diberi surat peringatan kesatu, surat peringatan kedua dan ada juga yang langsung dihentikan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional Brigjen (Purn) Suardi Samiran menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh proses pengolahan hingga penyajiannya.

Ia menilai standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG.

“Selain itu, percepatan penerbitan SLHS menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis dan memenuhi standar sanitasi,” kata dia.