Kena Sentil Menteri LH, Pramono Anung Setop Praktik Open Dumping di Zona Longsor Bantargebang

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan respons cepat terhadap sorotan tajam Kementerian Lingkungan Hidup terkait krisis pengelolaan sampah di ibu kota.

Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah bergerak melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat guna membenahi polemik tersebut.

"Apa yang menjadi arahan Menteri Lingkungan Hidup, sudah kami jalankan. Kami sekarang ini bekerja sama untuk bisa memanfaatkan tempat-tempat, dan pasti akan dibebaskan tempat baru," ujarnya.

Salah satu strategi utama yang diusung adalah pembangunan infrastruktur modern berupa pembangkit listrik untuk mengurai tumpukan sampah yang kian menggunung.

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov telah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di area Bantargebang dengan kebutuhan lahan yang cukup luas.

"Bantargebang salah satunya, akan kami putuskan untuk PLTSa, pembangkit listrik tenaga sampah yang beroperasi di sana. Untuk itu, diperlukan lahan kurang lebih 8 sampai dengan 10 hektar. Sementara, lahan ini sudah bisa termanfaatkan untuk menampung tampungan sampah yang ada," jelasnya.

Selain rencana pembangunan PLTSa, Pramono juga memaparkan status operasional terbaru pada beberapa zona di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tersebut.

Ia memastikan bahwa sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping yang menjadi pemicu kerawanan longsor akan segera dihentikan di titik tertentu.

"Untuk Zona 2 dan 3 kami akan tetap operasikan. Tapi memang apa yang menjadi arahan Pak Menteri di Zona 4A, kami tidak open dumping di situ," tegas Pramono.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melontarkan kritik pedas terkait insiden longsor yang terjadi di TPST Bantargebang akhir pekan kemarin.

Hanif menekankan bahwa tumpukan 80 juta ton sampah yang terakumulasi selama 37 tahun di lokasi tersebut kini telah mencapai titik beban yang sangat kritis.

Praktik metode open dumping di sana pun dinilai telah melanggar UU Nomor 18 Tahun 2008 karena sistem yang ada tidak lagi mampu mereduksi risiko keamanan bagi warga.