Marak Kepala Daerah Kena OTT, Puan Maharani: Harus Evaluasi, Apakah Biaya Politik Terlalu Mahal?

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi serius maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah.

Kasus terbaru mencuat dengan ditangkapnya Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, oleh lembaga antirasuah tersebut.

Puan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh antara DPR RI dan pemerintah guna membedah akar permasalahan korupsi di tingkat daerah.

"Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal, atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," ujar Puan ditemui usai memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026)

Puan menilai, aspek pengawasan saja tidak cukup untuk mencegah praktik lancung.

Menurutnya, hal yang jauh lebih mendasar adalah menumbuhkan kesadaran personal bagi setiap kepala daerah mengenai pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam memimpin.

"Bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," kata dia.

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa fenomena tertangkapnya para pemimpin daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem yang ada saat ini perlu ditinjau kembali secara mendalam.

"Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," pungkasnya.