REGIONAL:
- Akademisi menyoroti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar fokus pada mandat pengelolaan pertahanan negara.
- Penguatan pertahanan harus menjaga peran masyarakat sipil dan tetap dalam koridor demokrasi kontrol sipil.
- Kementerian Pertahanan disarankan fokus konsolidasi militer, industri pertahanan, dan strategi menghadapi ketegangan global.
Suara.com - Sejumlah akademisi dan peneliti menyoroti kinerja Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin agar tetap fokus pada mandat utama pengelolaan pertahanan negara.
Mereka menilai kementerian pertahanan tidak seharusnya terlalu jauh masuk ke wilayah kebijakan di luar tugas pokoknya.
Sorotan ini muncul di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah membangun desain keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Para akademisi mengingatkan bahwa strategi pertahanan harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan kontrol sipil.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo, menegaskan penguatan pertahanan tidak boleh hanya dimaknai sebagai memperkuat institusi militer.
Menurutnya, sistem pertahanan negara juga harus menjaga peran masyarakat sipil.
“Pertahanan negara yang kuat bukan hanya soal memperkuat TNI atau aparat keamanan, tetapi juga memastikan masyarakat sipil tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi,” ujar Heru.
Pandangan serupa disampaikan pakar hubungan internasional Connie Rahakundini Bakrie.
Ia menilai dinamika geopolitik global memang mendorong banyak negara meningkatkan kapasitas pertahanannya, tetapi strategi keamanan harus tetap terukur.
“Strategi keamanan nasional harus dirumuskan secara matang dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang,” kata Connie.
Connie menilai kementerian pertahanan sebaiknya fokus pada konsolidasi kekuatan militer, pembangunan industri pertahanan, serta strategi menghadapi ketegangan global.
Sementara itu, dosen hubungan internasional Universitas Nasional Jakarta, Robi Nurhadi, mengingatkan bahwa tantangan keamanan modern tidak hanya bersifat militer.
Perubahan konstelasi politik global dan rivalitas kekuatan besar juga harus menjadi perhatian.
“Karena itu kebijakan pertahanan harus diarahkan pada penguatan kapasitas strategis negara, bukan justru melebar ke berbagai sektor kebijakan lain,” ujarnya.
Peneliti kebijakan publik Gian Kasogi bahkan menilai muncul persepsi di ruang publik bahwa Menteri Pertahanan kini terlihat seperti “menteri banyak urusan”.
Ia mengingatkan agar kementerian tetap bekerja sesuai mandat presiden.
“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional,” kata Gian.
“Ketika ruang geraknya terlalu jauh masuk ke wilayah politik ekonomi atau bisnis, maka muncul pertanyaan publik tentang batas peran dan desain kekuasaan dalam pemerintahan.”
Pandangan para akademisi tersebut disampaikan dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Youth Congress di Jakarta pada Rabu (11/3/2026).
Forum itu membahas arah politik pertahanan Indonesia sekaligus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan keamanan, supremasi sipil, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
TERPOPULER
