DPR Siap Dukung Kebijakan Efisiensi Prabowo, Termasuk WFH dan Pemotongan Gaji Pejabat

Bella, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 16 Maret 2026 | 17:05 WIB
DPR Siap Dukung Kebijakan Efisiensi Prabowo, Termasuk WFH dan Pemotongan Gaji Pejabat
Waketum PAN, Eddy Soeparno. (Suara.com/Bagaskara)
baca 10 detik
  • Pemerintah Prabowo mempertimbangkan efisiensi ekstrem seperti pemotongan gaji menteri dan WFH karena ketidakpastian geopolitik.
  • Sejumlah fraksi DPR RI, termasuk PAN dan Golkar, menyatakan dukungan terhadap langkah penghematan yang diusulkan presiden.
  • Kebijakan ini mencontoh Pakistan yang memangkas gaji pejabat dan mengurangi jam kerja untuk tujuan penghematan nasional.

"Kita yakin, pemerintah pasti sedang bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengatasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari konflik Timur Tengah," ujar Hasanuddin.

"Kami berharap semua kebijakan pemerintah yang ditempuh harus komprehensif, memperhitungkan dan mempertimbangkan semua aspek, dan utamanya tidak akan memberatkan rakyat, justru akan membantu serta memudahkan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengkaji sejumlah kebijakan yang telah diterapkan sejumlah negara, semisal Pakistan, dalam mencegah dampak akibat situasi konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah.

Prabowo mencontohkan kebijakan yang kini sudah diterapkan Pakistan. Kebijakan Pakistan itu ia paparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

"Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures, seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid," kata Prabowo, Jumat (13/3/2026).

Pakistan saat ini menerapkan sejumlah kebijakan, seperti memotong waktu kerja per pekan hingga menerapkan work from home (WFH).

"Mereka melaksanakan WFH, kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. Sebanyak 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari," kata Prabowo.

Bukan hanya itu, Pakistan bahkan menerapkan pemangkasan gaji bagi para pejabat di negaranya. Hasil penghematan kemudian dialihkan untuk membantu rakyat di lapisan terbawah.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," kata Prabowo.

baca juga

Prabowo menyampaikan Pakistan juga memangkas pasokan BBM untuk semua kementerian. Pemerintah mewajibkan 60 persen kendaraan dinas untuk tidak digunakan setiap saat.

"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," kata Prabowo.

Menghadapi dampak perang, Pakistan kini menyetop semua kunjungan dinas ke luar negeri. Pakistan turut melakukan efisiensi anggaran untuk acara, pesta, dan sebagainya.

"Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online, kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya mungkin ini menghadapi Idulfitri," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan paparannya ihwal kebijakan Pakistan hanya sebagai contoh. Kendati demikian, ia membuka opsi untuk mengkaji penerapan kebijakan serupa.

"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya, ini ada beberapa hal, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," kata Prabowo.

Jaga Defisit
Walaupun begitu, Prabowo berkeyakinan dua sampai tiga tahun mendatang Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat.

"Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," kata Prabowo.

Prabowo menargetkan kondisi APBN tetap seimbang.

"Itu paling ideal dan itu saya kira bisa kita lakukan."

"Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, undercounting, manipulasi administratif, dan lain sebagainya. Ini besar, kebocoran ini besar. Maaf saya akan selalu bicara masalah ini, kita sudah lakukan langkah-langkah," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Prabowo Kaji Pemotongan Gaji Menteri dan Anggota DPR, Tak Boleh Beli AC dan Mobil

Prabowo Kaji Pemotongan Gaji Menteri dan Anggota DPR, Tak Boleh Beli AC dan Mobil

News | Senin, 16 Maret 2026 | 16:46 WIB

Tim Pencari Fakta Belum Dibentuk, DPR Beri Waktu Polri Usut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Tim Pencari Fakta Belum Dibentuk, DPR Beri Waktu Polri Usut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

News | Senin, 16 Maret 2026 | 13:27 WIB

Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Ubah Batas Defisit 3 Persen, Kecuali Keadaan Darurat

Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Ubah Batas Defisit 3 Persen, Kecuali Keadaan Darurat

News | Senin, 16 Maret 2026 | 13:06 WIB

Raffi Ahmad Pamer Hampers Lebaran dari Prabowo, Isinya Unik dan Tak Biasa

Raffi Ahmad Pamer Hampers Lebaran dari Prabowo, Isinya Unik dan Tak Biasa

Entertainment | Senin, 16 Maret 2026 | 12:56 WIB

Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Penyerangan Andrie Yunus, Minta Kemenkes Tanggung Pengobatan

Komisi III DPR Desak Polri Usut Tuntas Penyerangan Andrie Yunus, Minta Kemenkes Tanggung Pengobatan

News | Senin, 16 Maret 2026 | 12:20 WIB

Prabowo: Indonesia Harus Hidup Sesuai Kemampuan, Defisit Fiskal Tetap Dijaga

Prabowo: Indonesia Harus Hidup Sesuai Kemampuan, Defisit Fiskal Tetap Dijaga

Bisnis | Senin, 16 Maret 2026 | 13:10 WIB

Komisi III DPR Sebut Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Mengandung Pesan Politik Berbahaya

Komisi III DPR Sebut Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Mengandung Pesan Politik Berbahaya

News | Senin, 16 Maret 2026 | 12:01 WIB

Prabowo: Batas Defisit APBN 3 persen Tidak Akan Diubah!

Prabowo: Batas Defisit APBN 3 persen Tidak Akan Diubah!

Bisnis | Senin, 16 Maret 2026 | 11:58 WIB

Lebaran Makin Dekat, Daging Sapi 'Ngadat' di Harga Normal: DPR Desak Pasar Murah Secara Masif

Lebaran Makin Dekat, Daging Sapi 'Ngadat' di Harga Normal: DPR Desak Pasar Murah Secara Masif

News | Senin, 16 Maret 2026 | 09:05 WIB

Kompilasi Purbaya Serang Balik Ekonom di Hadapan Prabowo: Bantah Resesi hingga Rupiah Hancur

Kompilasi Purbaya Serang Balik Ekonom di Hadapan Prabowo: Bantah Resesi hingga Rupiah Hancur

Bisnis | Senin, 16 Maret 2026 | 08:00 WIB

Terkini

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:15 WIB

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:06 WIB

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:01 WIB

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:38 WIB

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:33 WIB

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:24 WIB

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Bisnis | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:16 WIB

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:15 WIB

×