REGIONAL:
- Pemerintah Prabowo mempertimbangkan efisiensi ekstrem seperti pemotongan gaji menteri dan WFH karena ketidakpastian geopolitik.
- Sejumlah fraksi DPR RI, termasuk PAN dan Golkar, menyatakan dukungan terhadap langkah penghematan yang diusulkan presiden.
- Kebijakan ini mencontoh Pakistan yang memangkas gaji pejabat dan mengurangi jam kerja untuk tujuan penghematan nasional.
"Kita yakin, pemerintah pasti sedang bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengatasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari konflik Timur Tengah," ujar Hasanuddin.
"Kami berharap semua kebijakan pemerintah yang ditempuh harus komprehensif, memperhitungkan dan mempertimbangkan semua aspek, dan utamanya tidak akan memberatkan rakyat, justru akan membantu serta memudahkan rakyat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengkaji sejumlah kebijakan yang telah diterapkan sejumlah negara, semisal Pakistan, dalam mencegah dampak akibat situasi konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah.
Prabowo mencontohkan kebijakan yang kini sudah diterapkan Pakistan. Kebijakan Pakistan itu ia paparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.
"Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures, seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid," kata Prabowo, Jumat (13/3/2026).
Pakistan saat ini menerapkan sejumlah kebijakan, seperti memotong waktu kerja per pekan hingga menerapkan work from home (WFH).
"Mereka melaksanakan WFH, kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. Sebanyak 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari," kata Prabowo.
Bukan hanya itu, Pakistan bahkan menerapkan pemangkasan gaji bagi para pejabat di negaranya. Hasil penghematan kemudian dialihkan untuk membantu rakyat di lapisan terbawah.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan Pakistan juga memangkas pasokan BBM untuk semua kementerian. Pemerintah mewajibkan 60 persen kendaraan dinas untuk tidak digunakan setiap saat.
"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," kata Prabowo.
Menghadapi dampak perang, Pakistan kini menyetop semua kunjungan dinas ke luar negeri. Pakistan turut melakukan efisiensi anggaran untuk acara, pesta, dan sebagainya.
"Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online, kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya mungkin ini menghadapi Idulfitri," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan paparannya ihwal kebijakan Pakistan hanya sebagai contoh. Kendati demikian, ia membuka opsi untuk mengkaji penerapan kebijakan serupa.
"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya, ini ada beberapa hal, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," kata Prabowo.
Jaga Defisit
Walaupun begitu, Prabowo berkeyakinan dua sampai tiga tahun mendatang Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat.
"Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," kata Prabowo.
Prabowo menargetkan kondisi APBN tetap seimbang.
"Itu paling ideal dan itu saya kira bisa kita lakukan."
"Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, undercounting, manipulasi administratif, dan lain sebagainya. Ini besar, kebocoran ini besar. Maaf saya akan selalu bicara masalah ini, kita sudah lakukan langkah-langkah," tandasnya.
TERPOPULER
