DPR Siap Dukung Kebijakan Efisiensi Prabowo, Termasuk WFH dan Pemotongan Gaji Pejabat

Suara.com - Sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi ekstrem yang tengah dipertimbangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan tersebut mencakup pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR, serta penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) guna melakukan penghematan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Hal itu sebagaimana sudah dilakukan oleh Pakistan.

Pertama, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa partainya sepenuhnya mendukung arahan presiden demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju kok, mulai dari kemungkinan WFH, terus kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi," ujar Eddy kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," sambungnya.

Senada dengan PAN, Fraksi Partai Golkar juga menyatakan kesiapan mereka jika kebijakan pemotongan gaji anggota dewan benar-benar diterapkan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI yang juga Sekjen Golkar, M Sarmuji, menilai hal ini sebagai langkah simbolik yang penting untuk menunjukkan rasa empati kepada rakyat.

"Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji. Ini adalah sebuah ikhtiar simbolik bahwa kita peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri. Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," kata Sarmuji.

Dukungan juga datang dari Fraksi Partai NasDem. Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, mendorong adanya kajian mendalam mengenai pos-pos mana saja yang perlu diefisiensi.

Namun, ia juga memberikan catatan agar kebijakan ini tidak berdampak negatif pada integritas kerja.

"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan, misalnya menurunnya kinerja atau meningkatkan potensi korupsi," tutur Sahroni.

Meski demikian, ia menegaskan kesamaan visi dengan pemerintah.

"Tapi pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden: kepentingan rakyat adalah yang utama," katanya.

Sementara itu, Fraksi PKB optimistis bahwa pemerintah dapat merumuskan solusi terbaik untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah.

Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, berharap kebijakan yang diambil nantinya tidak membebani masyarakat kecil.

"Kita yakin, pemerintah pasti sedang bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengatasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari konflik Timur Tengah," ujar Hasanuddin.

"Kami berharap semua kebijakan pemerintah yang ditempuh harus komprehensif, memperhitungkan dan mempertimbangkan semua aspek, dan utamanya tidak akan memberatkan rakyat, justru akan membantu serta memudahkan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengkaji sejumlah kebijakan yang telah diterapkan sejumlah negara, semisal Pakistan, dalam mencegah dampak akibat situasi konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah.

Prabowo mencontohkan kebijakan yang kini sudah diterapkan Pakistan. Kebijakan Pakistan itu ia paparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

"Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures, seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid," kata Prabowo, Jumat (13/3/2026).

Pakistan saat ini menerapkan sejumlah kebijakan, seperti memotong waktu kerja per pekan hingga menerapkan work from home (WFH).

"Mereka melaksanakan WFH, kerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. Sebanyak 50 persen bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong hanya menjadi empat hari," kata Prabowo.

Bukan hanya itu, Pakistan bahkan menerapkan pemangkasan gaji bagi para pejabat di negaranya. Hasil penghematan kemudian dialihkan untuk membantu rakyat di lapisan terbawah.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan Pakistan juga memangkas pasokan BBM untuk semua kementerian. Pemerintah mewajibkan 60 persen kendaraan dinas untuk tidak digunakan setiap saat.

"Kemudian mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," kata Prabowo.

Menghadapi dampak perang, Pakistan kini menyetop semua kunjungan dinas ke luar negeri. Pakistan turut melakukan efisiensi anggaran untuk acara, pesta, dan sebagainya.

"Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi mereka pindah ke online, kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya mungkin ini menghadapi Idulfitri," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan paparannya ihwal kebijakan Pakistan hanya sebagai contoh. Kendati demikian, ia membuka opsi untuk mengkaji penerapan kebijakan serupa.

"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya, ini ada beberapa hal, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," kata Prabowo.

Jaga Defisit
Walaupun begitu, Prabowo berkeyakinan dua sampai tiga tahun mendatang Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat.

"Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," kata Prabowo.

Prabowo menargetkan kondisi APBN tetap seimbang.

"Itu paling ideal dan itu saya kira bisa kita lakukan."

"Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, undercounting, manipulasi administratif, dan lain sebagainya. Ini besar, kebocoran ini besar. Maaf saya akan selalu bicara masalah ini, kita sudah lakukan langkah-langkah," tandasnya.