- Pemerintah Prabowo mempertimbangkan efisiensi ekstrem seperti pemotongan gaji menteri dan WFH karena ketidakpastian geopolitik.
- Sejumlah fraksi DPR RI, termasuk PAN dan Golkar, menyatakan dukungan terhadap langkah penghematan yang diusulkan presiden.
- Kebijakan ini mencontoh Pakistan yang memangkas gaji pejabat dan mengurangi jam kerja untuk tujuan penghematan nasional.
Suara.com - Sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi ekstrem yang tengah dipertimbangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan tersebut mencakup pemotongan gaji menteri hingga anggota DPR, serta penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) guna melakukan penghematan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Hal itu sebagaimana sudah dilakukan oleh Pakistan.
Pertama, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa partainya sepenuhnya mendukung arahan presiden demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita setuju kok, mulai dari kemungkinan WFH, terus kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi," ujar Eddy kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," sambungnya.
Senada dengan PAN, Fraksi Partai Golkar juga menyatakan kesiapan mereka jika kebijakan pemotongan gaji anggota dewan benar-benar diterapkan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI yang juga Sekjen Golkar, M Sarmuji, menilai hal ini sebagai langkah simbolik yang penting untuk menunjukkan rasa empati kepada rakyat.
"Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji. Ini adalah sebuah ikhtiar simbolik bahwa kita peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri. Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," kata Sarmuji.
Dukungan juga datang dari Fraksi Partai NasDem. Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, mendorong adanya kajian mendalam mengenai pos-pos mana saja yang perlu diefisiensi.
Namun, ia juga memberikan catatan agar kebijakan ini tidak berdampak negatif pada integritas kerja.
"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan, misalnya menurunnya kinerja atau meningkatkan potensi korupsi," tutur Sahroni.
Meski demikian, ia menegaskan kesamaan visi dengan pemerintah.
"Tapi pada akhirnya, kami sebagai anggota DPR memiliki prinsip sama dengan Presiden: kepentingan rakyat adalah yang utama," katanya.
Sementara itu, Fraksi PKB optimistis bahwa pemerintah dapat merumuskan solusi terbaik untuk menghadapi dampak konflik di Timur Tengah.
Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, berharap kebijakan yang diambil nantinya tidak membebani masyarakat kecil.
TERPOPULER
