- Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Lee Kah Hin (Direktur PT WKM) terkait tuduhan keterangan palsu.
- Penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya dinyatakan tidak sah dan penyidikan kasus tersebut harus dihentikan.
- Hakim memerintahkan pemohon segera dikeluarkan dari tahanan serta seluruh haknya harus dipulihkan negara.
Suara.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Zaenal Arifin mengabulkan permohonan praperadilan Direktur PT Wana Kencana Mineral (WKM), Lee Kah Hin atas tudingan memberikan keterangan palsu dalam peradilan.
“Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” kata Zaenal Arifin, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).
“Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S.Tap/S.4/119/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 5 Februari 2026 atas nama Niken atau pemohon yang diterbitkan oleh termohon,” imbuh hakim.
Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan pendapat ahli. Salah satunya soal mekanisme laporan tentang tudingan sumpah palsu.
Seseorang bisa dijerat dugaan memberikan keterangan palsu melalui keterangan majelis hakim. Atau setidaknya, pihak yang hadir langsung di persidangan yaitu terdakwa dan penuntut umum.
Jika setiap orang bisa dilaporkan usai memberikan keterangan di persidangan, dikhawatirkan setiap orang bisa dijerat dengan perkara serupa.
“Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa yang paling mengetahui seorang saksi telah memberikan keterangan palsu atau tidak adalah majelis hakim,” ucap hakim.
Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan pihak Polda Metro Jaya, selaku termohon menghentikan penyidikan perkara ini.
Usai memutus, hakim juga memerintahkan pihak termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan.
“Memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan,” jelasnya.
Hakim juga memerintahkan agar segala hak pemohon dipulihkan usai putusan ini. Kemudian membebankan biaya perkara kepada negara.
“Memulihkan segala hak umum pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh termohon. Membebankan biaya perkara kepada negara,” ujar hakim.
TERPOPULER
