REGIONAL:
- Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, mendukung wacana pemotongan gaji pejabat negara oleh Presiden Prabowo sebagai sinyal moral.
- Pemotongan gaji pejabat ini dikaji pemerintah sebagai upaya penghematan menyikapi ketidakpastian ekonomi akibat konflik Timur Tengah.
- Ali Ahmad mendorong penghematan diperluas menjadi disiplin fiskal nasional menyeluruh demi efisiensi anggaran negara.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, memberikan tanggapan positif terkait wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR hingga pejabat negara yang tengah dikaji oleh pemerintah.
Langkah ini muncul sebagai salah satu upaya penghematan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat konflik di Timur Tengah.
Ali mengatakan, kebijakan yang dikaji oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan sekadar soal angka, melainkan sebuah sinyal moral.
Ia menilai pemimpin harus berdiri di garis depan untuk menunjukkan empati dan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak situasi global.
"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali kepada wartawan dikutip Selasa (17/3/2026).
Kendati begitu, Ali memberikan catatan bahwa secara fiskal, kontribusi pemotongan gaji pejabat terhadap total anggaran negara relatif kecil. Namun, nilai simboliknya sangat besar sebagai pesan kepemimpinan yang kuat bagi publik.
Ia mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah saat ini membawa risiko besar terhadap harga energi global dan stabilitas ekonomi nasional.
Untuk itu, ia mendorong agar semangat penghematan ini tidak berhenti pada pemotongan gaji saja, melainkan diperluas menjadi sebuah gerakan disiplin fiskal nasional yang menyeluruh.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” katanya.
Ali menambahkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan, langkah tersebut akan menjadi teladan nyata bagi publik dan bukan sekadar urusan administrasi negara.
Namun, ia juga menegaskan prioritas utama pemerintah harus tetap pada perlindungan masyarakat kecil, pelaku UMKM, dan sektor produktif agar tetap bertahan di tengah gejolak ekonomi.
Transparansi juga menjadi poin penting yang disorot Ali Ahmad. Ia menekankan bahwa komunikasi yang terbuka kepada publik sangat diperlukan agar kebijakan ini dipahami sebagai simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis.
Lebih lanjut, Ali Ahmad berharap situasi global saat ini bisa menjadi pemicu bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran secara lebih mendalam.
"Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih mengkaji sejumlah opsi penghematan, mulai dari pemotongan gaji anggota DPR hingga anggota kabinet.
Langkah mengkaji efisiensi berupa pemotongan gaji pejabat hendak dilalukan Prabowo setelah ia membandingkan kebijakan dalam negeri pemerintah Pakistan.
TERPOPULER