- Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyoroti perbedaan data Polri dan TNI terkait kasus aktivis KontraS.
- Inkonsistensi informasi antar-aparat dianggap dapat mengganggu kredibilitas penanganan kasus kekerasan HAM tersebut.
- Kementerian HAM menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi tegas dalam proses hukum.
Suara.com - Perbedaan informasi antara Polri dan TNI dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, mulai disorot pemerintah. Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengingatkan, inkonsistensi data antar-aparat bisa memicu kebingungan publik sekaligus mengganggu kredibilitas penanganan perkara.
Ia menegaskan, koordinasi lintas institusi menjadi krusial di tengah sorotan publik terhadap kasus kekerasan terhadap pembela HAM tersebut.
"Sehubungan dengan adanya perbedaan informasi yang berkembang antara Polri dan TNI, maka penting untuk memastikan adanya koordinasi yang kuat dan konsistensi data antar-aparat penegak hukum, agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik serta menjaga integritas proses penanganan perkara," kata Mugiyanto dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Pernyataan ini muncul di tengah langkah cepat aparat yang telah menetapkan empat prajurit TNI sebagai tersangka. Namun, bagi Kementerian HAM, kecepatan penanganan saja belum cukup jika tidak dibarengi dengan kejelasan informasi yang solid dan satu pintu.
Mugiyanto mengapresiasi respons awal aparat, tetapi mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada pengungkapan pelaku lapangan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan penanganan kasus.
Menurutnya, penyelidikan harus membuka kemungkinan adanya aktor lain, termasuk pihak yang merencanakan atau mengendalikan peristiwa tersebut.
Dalam konteks pengawasan, Kementerian HAM juga menyambut langkah Komisi III DPR RI yang membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal kasus ini.
"Semoga Panja yang dibentuk dapat membuat kasus ini semakin terang benderang tanpa terkecuali," ucapnya.
Di sisi lain, Mugiyanto menyinggung perlunya pembenahan internal di tubuh TNI. Ia menilai penguatan disiplin dan pengawasan, termasuk di level intelijen, menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kekerasan terhadap pembela HAM tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.
Kementerian HAM menyatakan akan terus memantau proses penanganan kasus ini. Bagi mereka, ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada dihukumnya pelaku, tetapi juga pada kemampuan negara mencegah kasus serupa terulang, termasuk memastikan aparat berbicara dengan satu suara di ruang publik.
TERPOPULER
