- Presiden Prabowo kritik gubernur yang beli mobil dinas mewah seharga delapan miliar.
- Prabowo bandingkan harga Maung kepresidenan dengan mobil dinas pejabat daerah.
- Kepala daerah diminta prioritaskan perbaikan jembatan desa daripada fasilitas mewah pribadi.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melayangkan kritik tajam terhadap pola belanja pemerintah daerah yang dinilai tidak produktif dan tidak efisien.
Ia juga menyoroti adanya kepala daerah yang mengalokasikan anggaran fantastis hingga Rp8 miliar hanya untuk membeli mobil dinas, di saat infrastruktur dasar rakyat masih terbengkalai.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026).
Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya laporan mengenai jembatan desa yang rusak namun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah setempat.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana Gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujar Prabowo.
Prabowo secara terbuka menyentil gaya hidup pejabat daerah yang lebih mendahulukan fasilitas mewah ketimbang kebutuhan publik.
Ia mengaku menemukan adanya pemerintah daerah yang menganggarkan miliaran rupiah untuk kendaraan operasional gubernur.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkapnya.
Ia kemudian membandingkan kemewahan tersebut dengan kendaraan dinas yang ia gunakan sendiri. Ia menegaskan bahwa mobil operasional kepresidenan, Maung buatan dalam negeri, memiliki harga yang jauh lebih rasional dibandingkan mobil dinas kepala daerah tersebut.
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya.
Selain soal kendaraan mewah, Prabowo juga menyoroti banyaknya anggaran yang terserap untuk kegiatan kunjungan kerja yang tidak perlu. Ia meminta para pemimpin daerah memiliki kesadaran moral dalam mengelola uang rakyat.
“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” lanjutnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan para bupati dan gubernur bahwa amanah yang mereka emban adalah untuk melayani masyarakat secara nyata, bukan untuk bermegah-megahan dengan anggaran negara.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” pungkasnya.