Kapal Induk AS Mundur dari Palagan Perang Timur Tengah

Suara.com - Kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R Ford pada pekan ini mundur dari palagan perang Timur Tengah dan sudah tiba di Kreta, Yunani demikian diwartakan kantor berita AFP pada Senin (24/3/2026).

Kapal induk terbesar di dunia itu terlihat bersandar di Teluk Souda. Ia adalah satu dari dua kapal induk AS yang terlibat dalam perang melawan Iran di Timur Tengah. Satu kapal induk lagi adalah USS Abraham Lincoln.

USS Gerald R Ford selama perang beroperasi dari Laut Mediterania. Ia bertugas untuk melindungi Israel dari serangan balasan Iran serta para proksinya. Sementara USS Abraham Lincoln beroperasi di sekitar Teluk Persia untuk melancarakan serangan langsung ke Iran.

USS Gerald R Ford pada 12 Maret lalu menjadi sorotan karena mengalami kebarakan di ruangan laundry dan menyebabkan dua orang kru cedera. Selain itu sekitar 100 tempat tidur juga hangus terbakar dan sistem toilet terganggu sehingga para prajurit di dalamnya harus mengantre panjang untuk buang air.

Di Souda Bay kapal ini kabarnya akan menjalani perawatan dan mengisi perbekalan.

Daniel Schneiderman, Direktur Kebijakan Global pada University of Pennsylvania di Washington DC, AS mengatakan mundurnya USS Gerald R Ford akan menyebabkan berkurangnya dukungan dalam perang yang masih berlangsung sejak 28 Februari lalu. Israel akan secara khusus merasakan dampaknya.

"Mundurnya Ford untuk waktu lama akan berdampak pada daya tempur AS. Peran Ford dalam menjaga Israel sangat penting," terang dia.

USS Gerald R Ford sendiri sudah melaut selama 9 bulan. Ia sebelumnya terlibat dalam blokade laut dan serangan terhadap Venezuela di Amerika Selatan.

Waktu operasi kapal induk ini melebihi periode normal yang biasanya hanya sekitar enam sampai tujuh bulan. Tak heran Senator Mark Warner yang duduk sebagai wakil kepala komite intelijen AS di mengkritik Presiden Donald Trump karena terlalu memaksakan pengoperasian kapal tersebut.

"Ford dan para krunya dipaksa untuk beroperasi hampir satu tahun di laut dan mereka harus membayar mahal atas keputusan militer yang serampangan dari Presiden Donald Trump," kritik dia.