REGIONAL:
- MAKI meminta Komisi III DPR membentuk panja guna mengusut pengalihan penahanan Gus Yaqut dari rutan ke rumah.
- KPK mengalihkan penahanan Gus Yaqut dari rutan ke rumah pada 19 Maret, lalu dikembalikan pada 24 Maret 2026.
- Pengalihan penahanan Gus Yaqut terjadi terkait kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024.
Suara.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengirimkan surat kepada Komisi III DPR RI agar dibentuk panitia kerja (panja) untuk mengusut masalah pengalihan tahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menjadi tahanan rumah.
Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui mengalihkan penahanan terhadap Gus Yaqut dari tahanan Rutan KPK menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).
Kemudian, KPK kembali memindahkan Gus Yaqut ke Rutan KPK pada Selasa (24/3/2026).
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan panja DPR perlu dibentuk sebagai pengawas eksternal yang bisa memotong anggaran jika kinerja KPK dianggap buruk.
Selain itu, Boyamin juga menilai panja DPR bisa melengkapi proses dari laporan yang disampaikan MAKI kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
“Meskipun YCQ telah dikembalikan ke dalam Rutan, namun peristiwa telah terjadi pengalihan tahanan rumah secara sembunyi-sembunyi dan berbagai penyimpangan lainnya sehingga tetap diperlukan Panja DPR guna memotret secara utuh atas dugaan penyimpangan sekaligus rekomendasi perbaikan,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).
Menurut dia, panja juga dibutuhkan untuk mengungkapkan dugaan adanya intervensi dari pihak luar KPK dalam pengalihan penahanan Yaqut.
Sebelumnya, KPK sempat melakukan pengalihan penahanan terhadap Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.
“Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis (19/3) malam kemarin,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (21/3/2026).
Menurut Budi, pengalihan ini atas permohonan dari pihak keluarga pada 17 Maret 2026. Kemudian, KPK menelaah dan mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP.
“Pelaksanaannya yakni dengan melakukan pengalihan jenis penahanannya,” ujar Budi.
“Selama melaksanakan pengalihan penahanan tersebut, KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada yang bersangkutan,” tambah dia.
KPK memastikan proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka.
Budi juga memastikan proses penanganan perkara terhadap Gus Yaqut akan tetap berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Diketahui, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
Gus Yaqut dan Gus Alex menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
TERPOPULER