Pemimpin Hizbullah: Tak Ada Damai untuk Israel, Kami Akan Terus Bertempur!

Suara.com - Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menyerukan persatuan nasional di tengah serangan militer Israel yang terus menggempur Lebanon.

Qassem menegaskan bahwa negaranya tidak boleh bernegosiasi di bawah tekanan senjata.

Dalam pernyataannya, Qassem menyebut Lebanon hanya punya dua pilihan.

“Menyerah dan kehilangan tanah kami, atau menghadapi konfrontasi yang tak terelakkan melalui perlawanan,” tegasnya dilansir dari Aljazeera.

Qassem juga menolak keras gagasan dialog dengan Israel selama serangan masih berlangsung.

“Bernegosiasi di bawah tembakan sama saja dengan memaksakan penyerahan dan melucuti kemampuan Lebanon,” ujarnya.

Qassem menambahkan, musuh yang terus menduduki wilayah dan melakukan agresi harian tidak layak diajak berunding.

“Kami menyerukan persatuan nasional melawan musuh Israel-Amerika untuk menghentikan agresi dan membebaskan tanah serta rakyat,” katanya.

Konflik memanas sejak awal Maret, ketika Israel meningkatkan serangan udara dan darat ke wilayah Lebanon.

Operasi ini disebut bertujuan menghancurkan basis Hizbullah, menyusul serangan roket kelompok itu ke wilayah Israel.

Di sisi lain, Hizbullah terus melancarkan serangan balasan ke Israel utara.

Bentrokan darat pun tak terhindarkan, memperluas eskalasi konflik di kawasan perbatasan.

Data terbaru menunjukkan lebih dari 1.000 orang tewas di Lebanon akibat serangan tersebut.

Selain itu, sekitar 1,2 juta warga terpaksa mengungsi, memicu krisis kemanusiaan yang semakin dalam.

Dari pihak Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer akan diperluas.

“Kami akan menciptakan zona penyangga yang lebih besar untuk menjauhkan ancaman dari wilayah utara Israel,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan mendorong aneksasi wilayah selatan Lebanon. Usulan ini memicu kecaman internasional.

Presiden Prancis Emmanuel Macron termasuk yang mendesak solusi diplomatik untuk menghentikan kekerasan.

Namun, hingga kini belum ada tanda deeskalasi dari kedua pihak.

Organisasi HAM juga angkat suara. Human Rights Watch memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil dan pengusiran massal warga bisa tergolong kejahatan perang.

“Perintah pengungsian besar-besaran tanpa jaminan perlindungan menimbulkan kekhawatiran serius soal pemindahan paksa,” kata lembaga tersebut.