Waspada Kemarau Panjang 2026, DPR RI Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi Cegah Karhutla

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menginstruksikan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut dinilai krusial mengingat Indonesia akan menghadapi musim kemarau panjang pada tahun 2026.

Ia menekankan bahwa langkah kesiapsiagaan seperti apel siaga dan jambore karhutla tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus dibarengi dengan aksi nyata di lapangan.

“Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat. Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi itu harus ditingkatkan lagi dengan kesiapan nyata di lapangan,” kata Rajiv melalui keterangannya di Jakarta, dikutip Rabu (1/4/2026).

Kekhawatiran ini didasari oleh mulai munculnya titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah, khususnya di Provinsi Riau.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Riau mencatatkan 302 titik panas dari total 582 titik di Pulau Sumatra selama periode 1 Januari hingga 25 Maret 2026.

Sementara itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan luas karhutla di Riau telah mencapai 2.713,26 hektare dalam kurun waktu yang sama.

“Seperti di Riau, titik panas sudah mulai muncul. Ini harus jadi peringatan dini, apalagi kita akan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang,” ujar Legislator dari Fraksi Partai Nasdem tersebut.

BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan tiba bertahap mulai April hingga Juni dengan kondisi yang lebih kering, terutama di Sumatra bagian tengah dan selatan, Kalimantan, serta sebagian Sulawesi.

“Ini kombinasi sangat berbahaya. Kemarau lebih cepat, lebih kering, dan lebih panjang. Data BMKG harus jadi alarm serius bagi kita semua. Jangan sampai kita kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Selain faktor alam, Rajiv menyoroti aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang masih marak.

Ia mendorong optimalisasi deteksi dini, peningkatan patroli terpadu, serta pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan.

“Kalau titik api bisa diketahui sejak awal, penanganannya jauh lebih mudah dan biaya yang dikeluarkan juga tidak sebesar ketika api sudah meluas. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini berpotensi memicu kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan,” tuturnya.

Ia juga mendesak Kemenhut untuk menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polri maupun Kejaksaan Agung, untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan secara sengaja tanpa pandang bulu.

“Kerja sama dengan aparat penegak hukum harus diperkuat, terutama terhadap kasus pembakaran yang disengaja. Penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh ada kompromi. Kalau penegakan hukumnya lemah, maka pelanggaran akan terus terjadi. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.

Di sisi lain, Rajiv mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif dan edukasi kepada masyarakat di daerah rawan agar mencari alternatif pembukaan lahan yang lebih ramah lingkungan.

“Masyarakat harus diberi pemahaman dan solusi alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Perlu pendekatan yang lebih persuasif, tidak hanya penegakan hukum,” katanya.

Lebih lanjut, Rajiv memperingatkan bahwa dampak karhutla bisa melampaui batas administratif negara (asap lintas batas), sehingga memerlukan komitmen bersama di tingkat regional.

“Karhutla ini bukan hanya isu lokal, tapi regional. Kita harus punya komitmen bersama untuk mencegahnya. Jadi pemerintah harus memperkuat kerja sama regional dalam mengantisipasi dan menangani karhutla, termasuk berbagi teknologi dan informasi terkait mitigasi kebakaran,” pungkasnya.