- Kejari Karo mengakui kesalahan prosedur dan administrasi terkait penahanan videografer Amsal Sitepu dalam rapat bersama Komisi III DPR.
- Amsal Sitepu divonis bebas dari tuduhan korupsi setelah mendekam selama 131 hari di tahanan akibat kekeliruan prosedur hukum.
- Komisi III DPR mendesak Jamwas memberikan sanksi tegas kepada jajaran Kejari Karo atas dugaan intimidasi dan ketidaktelitian hukum tersebut.
Jaksa mempersoalkan nilai anggaran produksi yang dianggap tidak sesuai, meskipun Amsal telah menyelesaikan seluruh pekerjaan video tersebut. Namun, setelah melalui proses persidangan yang panjang, pengadilan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal.
Hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti dalam kasus tersebut. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, vonis bebas ini tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi.
4. Penderitaan 131 Hari di Balik Jeruji Besi
Sebelum mendapatkan vonis bebas, Amsal Sitepu harus mendekam di tahanan selama 131 hari. Ia ditahan sejak 19 November 2025 hingga 8 Desember 2025 berdasarkan Pasal 21 KUHAP lama dengan alasan kekhawatiran melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau merusak barang bukti.
Amsal mengungkapkan bahwa masa penahanannya terasa sangat lama karena ketidaktahuannya terhadap akses perlindungan hukum.
“Salah satu yang membuat permasalahan saya ini jadi agak berlarut karena ketidaktahuan saya. Kalau saya tahu ini dari awal, saya tidak sampai 131 hari di dalam,” ujar Amsal.
5. Dugaan Intimidasi oleh Oknum Jaksa dan Propaganda
Komisi III DPR RI menemukan indikasi adanya intimidasi terhadap Amsal yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum di Kejari Karo.
Nama-nama yang disebut antara lain Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reinhard Harve Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen Dona Martinus Sebayang.
Selain intimidasi, Kejari Karo juga dituding membangun propaganda yang seolah-olah menyebut Komisi III DPR RI melakukan intervensi terhadap proses hukum Amsal.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyebut tindakan ini sebagai cerminan aparat yang antikritik.
"Karena ketika antikritik menjadi budaya, ini akan membuat institusi dan SDM seperti di Kajari Karo menjadi tidak berkembang, tidak dapat mengikuti semangat zaman atau tidak adaptif terhadap perubahan," katanya.
6. Desakan Sanksi Tegas dan Evaluasi Jamwas
Buntut dari polemik ini, Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejari Karo.
Abdullah secara spesifik meminta agar Kajari Karo dan staf yang terlibat diberikan sanksi tegas.
TERPOPULER
