- Presiden Donald Trump mempertimbangkan penarikan Amerika Serikat dari NATO akibat kekecewaan terhadap minimnya dukungan militer sekutu Eropa di Iran.
- Gedung Putih mengevaluasi masa depan aliansi tersebut setelah pertemuan Trump dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada April 2026.
- Pemerintah AS mempertimbangkan sanksi berupa penutupan pangkalan militer atau pemindahan pasukan dari negara yang menolak mendukung ofensif militer tersebut.
Sejak kembali menduduki kursi kepresidenan pada tahun 2025, Donald Trump kembali melancarkan kampanye tekanan agar mitra-mitra Eropa meningkatkan belanja pertahanan mereka.
Pada KTT NATO Juni 2025, ia sempat berhasil menekan anggota aliansi untuk menyetujui komitmen peningkatan anggaran pertahanan hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2035.
Meski komitmen tersebut bersifat tidak mengikat, gesekan terus terjadi. Spanyol, misalnya, berupaya mencari pengecualian dari target anggaran tersebut, yang memicu kecaman berulang kali dari Trump sepanjang tahun lalu.
Selain masalah anggaran, hubungan AS dengan Eropa juga diperkeruh oleh klaim sepihak Trump terhadap wilayah Greenland milik Denmark pada tahun lalu.
Trump bersikeras bahwa penguasaan Greenland sangat penting bagi keamanan nasional AS, meski mendapat protes keras dari warga lokal dan pemimpin Eropa.
Puncak kekesalan Trump meledak setelah serangan sepihak yang diluncurkan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Kurangnya minat negara-negara Eropa untuk bergabung dalam kampanye militer tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan oleh Washington.
Padahal, banyak pakar hukum internasional memandang perang tersebut sebagai tindakan agresi yang melanggar hukum internasional.
Laporan terbaru dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa pemerintahan Trump kini sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukuman.
Opsi yang sedang digodok mencakup penutupan pangkalan militer AS di luar negeri atau pemindahan pasukan keluar dari negara-negara seperti Spanyol dan Jerman.
Langkah ini diambil sebagai konsekuensi atas sikap kedua negara tersebut yang menolak mendukung ofensif militer AS di Timur Tengah.
Saat ditanya kembali mengenai kemungkinan AS benar-benar meninggalkan NATO, Karoline Leavitt tidak menampik hal itu. Ia menyatakan bahwa topik tersebut memang "telah didiskusikan" oleh sang presiden dan kemungkinan akan ada tindak lanjut setelah evaluasi dari pertemuan dengan Mark Rutte selesai dilakukan.
Nasib aliansi keamanan paling kuat di dunia kini berada di persimpangan jalan, bergantung pada bagaimana Washington menilai nilai strategis sekutu-sekutunya di masa depan yang semakin tak menentu.