Lawan Ketimpangan! Ini 5 Mandat Politik Kongres VI KPI Demi Keadilan Ekonomi Perempuan

Suara.com - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) merumuskan lima mandat politik strategis dalam Kongres Nasional VI yang digelar di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Fokus perjuangan tersebut mencakup penguatan hak ekonomi hingga keterlibatan perempuan dalam kebijakan transisi energi dan keadilan iklim.

Sekretaris Jenderal KPI, Mike Verawati, memaparkan lima isu utama yang menjadi prioritas organisasi ke depan dalam upaya mewujudkan keadilan transformatif dan ekologis.

“Satu, akses hak ekonomi perempuan dan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Dua, membangun strategi transformatif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Tiga, memperkuat keterwakilan perempuan dalam ranah politik maupun publik. Empat, menagih demokrasi yang berkeadilan gender di tengah krisis sosial dan politik. Lima, memperkuat aksi dan suara perempuan untuk keadilan iklim dan transisi energi yang adaptif dan inklusif,” ujar Mike dalam pernyataan tertulis yang dibacakan oleh perwakilan wilayah Sulawesi, Emrin.

Selain menetapkan isu strategis, KPI juga menyoroti hambatan yang dihadapi perempuan di sektor ekonomi. Anggota Steering Committee KPI, Ema Husain, menekankan pentingnya perluasan akses ekonomi bagi perempuan akar rumput agar dapat mandiri secara finansial.

“Bagaimana memperluas akses hak ekonomi perempuan… KPI itu di tingkat nasional sampai ke tingkat Balai mendorong bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi… memberikan terhadap ekonomi lokal maupun perempuan,” ujar Ema.

Namun, KPI menilai implementasi kebijakan ekonomi pemerintah saat ini masih minim keterlibatan pelaku usaha perempuan di tingkat lokal. Ema memberikan contoh pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih banyak melibatkan korporasi besar dibandingkan UMKM perempuan setempat.

“Perempuan-perempuan yang UMKM di tingkat lokal ternyata tidak dilibatkan penuh… karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang punya kateringnya, punya juga pabrik rotinya,” jelas Ema.

Menurut KPI, kondisi ini menunjukkan bahwa posisi tawar perempuan dalam sistem ekonomi nasional masih lemah. Lemahnya pelibatan perempuan dalam program-program strategis pemerintah dinilai sebagai hambatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Melalui forum ini, KPI mendesak pemerintah untuk lebih inklusif dalam menyusun dan menjalankan setiap program kebijakan, guna memastikan hak-hak perempuan terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

Reporter: Dinda Pramesti K