Habiburokhman Bela Seskab Teddy soal 'Inflasi Pengamat': Ada Benarnya

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan tanggapan terkait pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengenai fenomena "inflasi pengamat" di Indonesia.

Ia menilai pandangan tersebut memiliki dasar yang kuat di tengah dinamika politik saat ini.

"Pernyataan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, dikutip Suara.com, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, meskipun banyak pengamat memberikan kritik membangun yang bermanfaat dan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Prabowo Subianto, tidak sedikit pula kritik yang dinilai bersifat destruktif atau "toxic".

"Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan, dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan, baik melalui jalur konstitusional maupun inkonstitusional," katanya.

Ia menekankan pentingnya memilah antara kritik yang sehat dan yang merusak. Kritik yang baik, menurutnya, harus ditindaklanjuti sebagai masukan bagi pemerintah, sementara kritik yang buruk harus disikapi dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi racun bagi demokrasi.

Secara spesifik, politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo yang dilontarkan oleh pengamat Saiful Mujani dan beberapa tokoh lainnya. Habiburokhman mempertanyakan objektivitas kritik tersebut.

"Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elite politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan?" tanyanya.

Ia mengingatkan bahwa keinginan untuk merebut kekuasaan adalah hak politik setiap warga negara.

Namun, ia menegaskan bahwa upaya perebutan kekuasaan secara inkonstitusional akan memberikan beban ongkos politik yang terlalu besar bagi rakyat.

Habiburokhman mengajak semua pihak untuk menghormati proses demokrasi dengan memberikan waktu bagi Presiden Prabowo menjalankan mandatnya selama lima tahun.

Evaluasi terhadap kinerja pemerintah, lanjutnya, dapat dilakukan sepenuhnya oleh rakyat pada Pemilu 2029 mendatang.

"Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan, rakyat bisa hentikan mandat. Namun jika dianggap memuaskan, rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk lima tahun berikutnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga iklim demokrasi di tanah air.

Ia mengklaim bahwa hingga saat ini, tidak ada warga negara yang dijatuhi hukuman karena menyampaikan kritik atau bahkan menghina Presiden.

"Itulah bukti bahwa Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyoroti maraknya fenomena "inflasi pengamat" yang dinilainya sering memberikan pernyataan tanpa dasar data yang akurat.

Ia menyebut banyak pengamat kekinian yang melontarkan opini di luar bidang keahliannya sehingga berpotensi menyesatkan opini publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Ia mengimbau agar para pengamat tidak membangun narasi yang memicu kecemasan di tengah masyarakat.

"Saya mau jawab juga, sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat, oke. Ada pengamat beras tapi dia background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Oke," ujar Teddy.

Ia menilai, upaya pembentukan opini negatif oleh sebagian pengamat sudah terjadi bahkan sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden.

Namun, ia menekankan bahwa fakta di lapangan menunjukkan kepercayaan masyarakat tetap tinggi kepada pemerintah.

"Dan teman-teman coba Anda perhatikan, sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha memengaruhi warga, membentuk opini publik, bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah memengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi ya," tegasnya.

Meskipun pemerintah terbuka terhadap perbedaan pendapat dan kritik, Teddy mengingatkan agar setiap pernyataan publik tetap menjaga suasana kondusif dan tidak provokatif.