Soal Isu Peleburan dengan Gerindra, NasDem: Tidak Masuk Akal, Kami Bukan PT Tbk

Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman menanggapi keras isu peleburan NasDem Party ke dalam Gerindra Party. Ia menilai wacana tersebut sebagai kekeliruan logika yang dipaksakan.

Arif menegaskan partainya merupakan institusi politik yang dibangun melalui perjuangan panjang, sehingga tidak mungkin dibubarkan atau dilebur begitu saja hanya karena alasan posisi politik di pemerintahan.

“Bagaimana mungkin Partai NasDem yang sudah didirikan 15 tahun lalu dan penuh pengorbanan harus dilebur hanya karena tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah? Ini di luar nalar,” ujar Arif kepada wartawan, dikutip Selasa (14/4/2026).

Legislator asal Dapil Banten I itu mengingatkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional kepada jutaan rakyat Indonesia.

Ia menolak keras narasi yang menyamakan partai politik dengan entitas bisnis yang bisa melakukan merger atau akuisisi.

“Partai NasDem bukan PT Tbk. Kami punya pertanggungjawaban terhadap rakyat yang memilih kami, sebanyak 14.660.516 suara atau 9,6 persen pada Pemilu 2024,” tegas Arif.

Lebih lanjut, ia menjelaskan struktur dan basis kader NasDem sangat heterogen karena berasal dari berbagai latar belakang organisasi kemasyarakatan (ormas). Karena itu, ia menyayangkan narasi yang dimunculkan oleh Tempo melalui sampul terbarunya.

“NasDem diisi kader dari berbagai ormas, jadi tidak bisa disederhanakan seperti tuduhan dalam cover majalah Tempo yang bertajuk ‘PT NasDem Indonesia Raya Tbk’,” tambahnya.

Mengenai kedekatan antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Arif menilai hal itu murni hubungan personal yang sudah lama terjalin.

Menurutnya, mengaitkan persahabatan tersebut dengan penggabungan partai adalah sesat pikir.

“Kalau hubungan baik itu ditafsirkan sebagai peleburan, maka itu cacat logika,” tegasnya.

Arif juga mengkritik cara kerja jurnalistik Majalah Tempo dalam isu ini. Ia menilai pemberitaan tersebut kurang mengedepankan prinsip konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebelum dipublikasikan.

“Informasi yang masih sumir harus diuji kebenarannya dengan konfirmasi kepada pihak terkait, bukan langsung diinterpretasikan,” katanya.

Terakhir, Arif mempertanyakan momentum pemberitaan tersebut yang baru muncul saat ini, padahal pertemuan di Hambalang yang menjadi dasar isu disebut telah berlangsung sejak dua bulan lalu.

“Pertemuan Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo disebut terjadi pertengahan Februari, tapi kenapa baru diterbitkan sekarang? Ada motif apa di balik semua ini?” pungkasnya.