- Presiden Prabowo menginstruksikan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan untuk memperkuat stabilitas keamanan serta kedaulatan ekonomi negara.
- Koordinasi lintas sektoral ini bertujuan memerangi penyelundupan sebagai upaya preventif menjaga ketahanan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
- Sinergi strategis antarlembaga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara melalui penegakan hukum ekonomi yang efektif dan terukur.
"Penyelundupan yang tidak terkontrol mengancam seluruh dimensi ketahanan nasional ini sekaligus. Dengan menempatkan pemberantasan penyelundupan sebagai agenda ketahanan nasional, Presiden Prabowo secara strategis melampaui pendekatan penegakan hukum konvensional," tutur dia.
Pendekatan yang diambil pemerintahan Prabowo ini dinilai sangat serius karena memperlakukan kejahatan ekonomi terorganisir sebagai ancaman eksistensial terhadap negara.
Hal ini menuntut respons yang setara dengan penanganan ancaman keamanan tradisional, sekaligus memperkuat koordinasi antara elemen sipil dan militer.
"Ini adalah pendekatan yang memperlakukan kejahatan ekonomi terorganisir sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan respons yang setara dengan ancaman keamanan dalam pengertian tradisional. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi koordinasi yang lebih kuat antara institusi sipil dan militer dalam satu payung komando yang jelas," kata Hargens menambahkan.
Salah satu poin yang dianggap paling inovatif dari strategi ini adalah perubahan paradigma penegakan hukum.
Jika biasanya penegakan hukum dianggap sebagai pos pengeluaran anggaran, di bawah visi Prabowo, penegakan hukum justru diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara melalui jalur non-budgeting.
"Namun, dalam visi Presiden Prabowo, penegakan hukum yang efektif juga mampu menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan," ungkap dia.
Boni menegaskan bahwa keberhasilan memulihkan aset dari tindak pidana korupsi dan penyelundupan akan memberikan dampak instan bagi kas negara.
Hal ini menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ruang fiskal tanpa harus menambah beban pajak kepada masyarakat luas.
Dengan capaian Kejagung yang telah menembus angka Rp31,3 triliun, potensi serupa di institusi Polri dan lembaga keamanan lainnya sangat terbuka lebar.
"Ekspansi pendekatan ini ke institusi Polri, dengan fokus pada penyelundupan dan kejahatan ekonomi lainnya, berpotensi menambah penerimaan negara secara substansial sekaligus memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan ekonomi terorganisir," pungkas Boni Hargens.
TERPOPULER
