Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas

Suara.com - Dinamika politik dan keamanan nasional mendapatkan perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto sebelum bertolak dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia dan beberapa negara eropa lainnya.

Kepala Negara memberikan instruksi khusus kepada empat pejabat teras, yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Muh Herindra, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Langkah itu dinilai sebagai upaya preventif yang krusial di tengah fluktuasi geopolitik global.

Menurut analis politik, Boni Hargens, koordinasi lintas sektoral ini adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dalam negeri, terutama saat situasi di Timur Tengah masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik bersenjata yang bisa berdampak pada rantai pasok global.

"Instruksi ini merupakan sinyal yang tak boleh diabaikan oleh para pembantu Presiden. Langkah cepat Presiden Prabowo merupakan suatu modal besar yang menuntut respons yang simetris dari para pembantunya dan pimpinan institusi negara dari segala gatra," ujar Boni Hargens di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Boni menekankan bahwa respons simetris yang dimaksud bukan sekadar urusan administratif atau formalitas di tingkat birokrasi.

Hal tersebut merupakan keharusan strategis di mana setiap institusi harus menerjemahkan arahan Presiden ke dalam langkah-langkah konkret yang terukur.

Keselarasan gerak antara Polri, TNI, BIN, dan Kementerian Keuangan dianggap sebagai kunci utama dalam menyukseskan agenda besar pemerintah, khususnya dalam pemberantasan penyelundupan yang merugikan kas negara.

Optimisme Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum di sektor ekonomi ini, menurut Boni, tidak lepas dari keberhasilan lembaga penegak hukum lainnya. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memberikan bukti nyata dalam penyelamatan aset negara yang menjadi rujukan penting bagi institusi lain.

"Salah satu faktor yang mendorong optimisme Presiden Prabowo dalam memperluas front penegakan hukum ekonomi adalah keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menyelamatkan uang negara. Dalam masa kepemimpinannya yang baru berjalan 1,5 tahun, angka penyelamatan aset negara telah mencapai angka yang luar biasa signifikan, sekitar Rp 31,3 triliun," ujar Boni Hargens.

Lebih lanjut, Boni membedah pentingnya sinergi antara tiga pilar keamanan, Polri, TNI, dan BIN. Ia menilai kolaborasi ini harus melampaui koordinasi teknis biasa dan bertransformasi menjadi sinergi strategis yang didasarkan pada kepercayaan dan pembagian peran yang tajam.

Ketiga lembaga ini memiliki spesialisasi yang jika disatukan akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam mengamankan kedaulatan ekonomi.

"Masing-masing institusi membawa kapabilitas unik yang saling melengkapi. Polri memiliki keunggulan dalam penegakan hukum sipil, penyelidikan kriminal, dan kemampuan operasional di tingkat komunitas. TNI memiliki kekuatan dalam pengamanan wilayah perbatasan, kemampuan alutsista, dan jangkauan operasional di daerah terpencil. Sementara BIN memiliki jaringan intelijen yang luas, kemampuan analisis ancaman, dan akses informasi lintas batas yang vital untuk mengidentifikasi pola dan jaringan penyelundupan," jelas Hargens.

Dalam pandangan Boni, kontribusi ketiga institusi tersebut harus diletakkan dalam kerangka ketahanan nasional yang lebih luas.

Di era modern, ketahanan nasional tidak lagi hanya berbicara mengenai kedaulatan wilayah secara fisik atau militer, tetapi sudah merambah ke dimensi yang lebih kompleks seperti ketahanan pangan, energi, hingga ketahanan fiskal negara.

"Penyelundupan yang tidak terkontrol mengancam seluruh dimensi ketahanan nasional ini sekaligus. Dengan menempatkan pemberantasan penyelundupan sebagai agenda ketahanan nasional, Presiden Prabowo secara strategis melampaui pendekatan penegakan hukum konvensional," tutur dia.

Pendekatan yang diambil pemerintahan Prabowo ini dinilai sangat serius karena memperlakukan kejahatan ekonomi terorganisir sebagai ancaman eksistensial terhadap negara.

Hal ini menuntut respons yang setara dengan penanganan ancaman keamanan tradisional, sekaligus memperkuat koordinasi antara elemen sipil dan militer.

"Ini adalah pendekatan yang memperlakukan kejahatan ekonomi terorganisir sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan respons yang setara dengan ancaman keamanan dalam pengertian tradisional. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi koordinasi yang lebih kuat antara institusi sipil dan militer dalam satu payung komando yang jelas," kata Hargens menambahkan.

Salah satu poin yang dianggap paling inovatif dari strategi ini adalah perubahan paradigma penegakan hukum.

Jika biasanya penegakan hukum dianggap sebagai pos pengeluaran anggaran, di bawah visi Prabowo, penegakan hukum justru diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara melalui jalur non-budgeting.

"Namun, dalam visi Presiden Prabowo, penegakan hukum yang efektif juga mampu menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan," ungkap dia.

Boni menegaskan bahwa keberhasilan memulihkan aset dari tindak pidana korupsi dan penyelundupan akan memberikan dampak instan bagi kas negara.

Hal ini menjadi solusi strategis untuk meningkatkan ruang fiskal tanpa harus menambah beban pajak kepada masyarakat luas.

Dengan capaian Kejagung yang telah menembus angka Rp31,3 triliun, potensi serupa di institusi Polri dan lembaga keamanan lainnya sangat terbuka lebar.

"Ekspansi pendekatan ini ke institusi Polri, dengan fokus pada penyelundupan dan kejahatan ekonomi lainnya, berpotensi menambah penerimaan negara secara substansial sekaligus memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan ekonomi terorganisir," pungkas Boni Hargens.