REGIONAL:
-
Iran menuntut ganti rugi materiil dari lima negara Arab akibat keterlibatan agresi militer ilegal.
-
Perwakilan Iran di PBB menegaskan serangan gabungan tersebut telah menyasar objek sipil di Teheran.
-
PBB mendorong dialog konstruktif dan gencatan senjata total untuk menjaga kebebasan navigasi internasional.
Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi menuntut pertanggungjawaban berupa kompensasi materiil dan moral dari lima negara tetangga di kawasan Timur Tengah.
Tuntutan tegas ini muncul akibat peran aktif negara-negara tersebut dalam memfasilitasi operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel.
Dikutip dari Sputnik, Amir Saeid Iravani selaku Perwakilan Tetap Iran untuk PBB telah menyampaikan nota keberatan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB.
Langkah hukum internasional ini menyasar Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), serta Yordania yang dianggap melanggar kedaulatan.
Iran menilai tindakan kelima negara tersebut telah mengabaikan prinsip hukum internasional dengan membiarkan wilayah mereka digunakan untuk agresi.
Ganti rugi yang diminta mencakup seluruh kerusakan fisik maupun kerugian non-fisik yang diderita oleh pihak Republik Islam Iran.
"Mengingat hal tersebut di atas, Kerajaan Bahrain, Kerajaan Arab Saudi, Negara Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kerajaan Hashemite Yordania ... Harus memberikan ganti rugi penuh kepada Republik Islam Iran, termasuk kompensasi atas semua kerusakan materiil dan moral sebagai akibat dari tindakan mereka yang melanggar hukum internasional," bunyi surat Iravani.
Dokumen tersebut menegaskan bahwa keterlibatan negara-negara Arab ini bukan sekadar menyediakan pangkalan militer atau wilayah udara.
Iravani menyebutkan adanya keterlibatan langsung dalam beberapa fase serangan bersenjata yang bersifat ilegal dan tidak memiliki dasar hukum.
Hal yang paling fatal adalah ketika serangan tersebut justru menyasar objek sipil yang tidak memiliki kaitan militer sama sekali.
Tuduhan Serangan Langsung Ke Objek Sipil
Iran menganggap agresi ini merupakan bentuk provokasi yang sangat berbahaya bagi stabilitas keamanan di wilayah Teluk dan sekitarnya.
Pemerintah Teheran menekankan bahwa kedaulatan wilayah udara dan darat harus dihormati oleh setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tanpa adanya kompensasi yang layak maka ketidakadilan terhadap warga sipil Iran akan terus menjadi bara konflik yang berkepanjangan.
Posisi Bahrain sebagai pemegang kursi kepresidenan bergilir Dewan Keamanan PBB pada April ini menjadi kunci strategis tuntutan tersebut.
TERPOPULER