- Lebanon dan Israel memulai perundingan gencatan senjata langsung yang dimediasi Amerika Serikat di Washington pada Selasa, 14 April.
- Menteri Luar Negeri Lebanon menegaskan bahwa negosiasi ini bersifat independen dan sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah Lebanon.
- Presiden Lebanon menyatakan bahwa stabilitas wilayah memerlukan penempatan militer nasional hingga perbatasan internasional untuk mengakhiri konflik berkepanjangan tersebut.
Suara.com - Lebanon dan Israel memulai babak baru dalam hubungan diplomatik mereka dengan menggelar pembicaraan langsung terkait gencatan senjata di Washington, Amerika Serikat. Ini menjadi pertemuan pertama kedua negara dalam lebih dari tiga dekade terakhir.
Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Raggi menyebut langkah tersebut sebagai “jalur baru” yang terpisah dari dinamika konflik yang lebih luas di kawasan, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Hanya negara Lebanon yang memegang wewenang untuk bernegosiasi atas nama Lebanon,” ujar Raggi, menegaskan bahwa kedaulatan nasional menjadi prinsip utama dalam proses diplomasi ini.
Dalam perundingan tersebut, Lebanon diwakili oleh Duta Besar Nada Hamadeh, sementara Israel diwakili oleh Duta Besar Yechiel Leiter. Pertemuan turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Pembicaraan berlangsung di tengah eskalasi militer yang masih terjadi, khususnya di wilayah selatan Lebanon yang menjadi titik konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah. Serangan dan aksi balasan masih terus berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.
Presiden Lebanon Joseph Aoun menyatakan harapannya agar dialog ini dapat menjadi awal dari berakhirnya penderitaan rakyat, terutama di wilayah selatan yang terdampak langsung konflik.
Menurut Aoun, stabilitas tidak akan tercapai selama pasukan Israel masih berada di wilayah Lebanon. Ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang terletak pada penguatan peran militer Lebanon di perbatasan yang diakui secara internasional.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menilai pembicaraan ini penting sebagai langkah awal menciptakan perubahan dalam dinamika konflik yang selama ini berlangsung.
Ia menyoroti pola saling memicu antara Israel dan Hizbullah, di mana setiap aksi dari satu pihak kerap menjadi alasan bagi pihak lain untuk melakukan serangan balasan.
“Sudah saatnya Israel dan Lebanon bekerja sama, bukan terus terjebak dalam siklus tindakan yang saling memperburuk situasi,” kata Guterres.
Guterres juga menegaskan pentingnya komitmen pemerintah Lebanon terhadap integritas teritorial dan monopoli penggunaan kekuatan, yang mencakup upaya pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara.
Eskalasi terbaru di kawasan ini bermula sejak awal Maret, ketika Hizbullah kembali meluncurkan roket ke wilayah Israel di tengah konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Israel kemudian merespons dengan serangan besar-besaran, termasuk operasi darat di Lebanon selatan.
Meski sempat terjadi jeda konflik seiring gencatan senjata sementara antara Iran dan Amerika Serikat, ketegangan kembali meningkat setelah serangan baru dilancarkan ke wilayah Beirut dan sekitarnya.
Dalam situasi yang masih rapuh ini, pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel dinilai sebagai peluang penting untuk meredakan konflik, meski belum diharapkan menghasilkan solusi menyeluruh dalam waktu dekat.