Harga Plastik Naik Gila-Gilaan, Puan Maharani Ajak UMKM Beralih ke Kemasan Daun

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan harga plastik yang mencapai 30 hingga 80 persen hingga April 2026. Menurut Puan, kondisi yang dipicu oleh gangguan rantai pasok global ini harus dijadikan momentum bagi Indonesia untuk beralih menggunakan kemasan dari bahan organik yang lebih ramah lingkungan.

Ia menilai, ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku impor plastik yang mencapai 60 persen perlu segera disikapi dengan mencari alternatif lokal yang lebih berkelanjutan.

“Meskipun plastik dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena kepraktisannya, kita ketahui bersama beban ekologinya sangat tinggi. Maka kenaikan harga plastik bisa menjadi momentum untuk kita beralih ke ekonomi hijau,” kata Puan dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Ia memberikan perhatian khusus pada sektor UMKM makanan dan minuman yang paling terdampak oleh kenaikan harga ini. Penggunaan kemasan sekali pakai yang mahal dinilai semakin menghimpit margin keuntungan para pelaku usaha kecil.

"Harga plastik yang melonjak hingga berkali-kali lipat dan pasokan mulai sulit diperoleh menyebabkan pelaku usaha kecil yang selama ini bekerja dengan keuntungan terbatas semakin kesulitan dari sisi ekonomi,” paparnya.

Sebagai solusi, Puan mendorong kembalinya penggunaan kemasan berbasis kearifan lokal, seperti daun pisang atau daun jati, yang selama ini sudah menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia seperti nasi liwet atau gudeg. 

Menurutnya, bahan alami tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga menambah nilai estetika dan ketahanan makanan.

“Di pendahulu kita dulu, penggunaan kemasan dari bahan alami seperti daun menjadi alternatif utama. Pedagang makanan atau pangan bisa kembali memanfaatkan kemasan ramah lingkungan seperti itu,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pengelolaan limbah. Terlebih, laporan PBB mencatat puluhan juta ton limbah plastik mencemari ekosistem setiap tahunnya.

“Dengan memakai kemasan dari bahan organik, pelaku usaha tak hanya bisa menghindari tekanan ekonomi karena tingginya bahan baku dari impor, tapi juga bisa menambah nilai jual,” ungkapnya.

“Termasuk dari segi keunikannya yang buat beberapa kalangan masyarakat bisa menjadi daya tarik untuk membeli,” sambungnya.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa penggunaan bahan organik adalah bagian dari inovasi ekonomi kreatif yang harus didukung penuh oleh pemerintah.

“Kemasan organik yang sarat terhadap kearifan lokal juga merupakan inovasi ekonomi kreatif. Selain mendukung warisan budaya Indonesia, kita juga turut mengkampanyekan gerakan ramah lingkungan,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat mulai menyesuaikan kebiasaan, dimulai dari hal sederhana seperti penggunaan wadah di rumah makan.

“Jadi semangat kita di sini adalah, selagi harga plastik sedang tinggi harganya, kita bisa mencari alternatif penggunaan kemasan lain, yang sekaligus mengurangi sampah plastik,” katanya.

“Mungkin bisa dimulai dari rumah makan untuk tidak memakai wadah plastik sekali pakai saat menyajikan makanan dan minuman untuk pembelian makan di tempat,” lanjutnya.

Puan pun meminta pemerintah, melalui kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup hingga Kementerian Ekonomi Kreatif, untuk berkolaborasi menyiapkan sistem, regulasi, dan sosialisasi yang masif guna mendukung transisi ini.

“Dan tentunya memang harus ada dukungan juga bagi Pemerintah untuk transisi penggantian kemasan dari bahan plastik ke kemasan berbahan alami,” ucapnya.

“Pada dasarnya masyarakat akan menyesuaikan kebiasaan yang ada. Apabila sistemnya mendukung, saya yakin bukan tidak mungkin bahan organik bisa menggantikan kemasan plastik sekali pakai,” tambahnya.

Puan menegaskan komitmen DPR untuk terus mengawal proses transisi ini demi kepentingan masyarakat luas dan kelestarian alam.

“Pemerintah perlu memberikan support dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap alternatif kemasan, khususnya bagi para pelaku usaha dan konsumen. Kami di DPR akan ikut melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan dewan,” tutupnya.