Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal

Suara.com - Isu rokok ilegal dan tata kelola cukai kembali menjadi sorotan.

Petani tembakau Madura mendorong perubahan kebijakan melalui tiga tuntutan utama yang dirumuskan dalam Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) sebagai solusi menyeluruh bagi sektor tembakau nasional.

Gagasan ini disampaikan oleh HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup).

Ia menilai pendekatan penindakan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang sudah mengakar.

“Kalau hanya penindakan, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada solusi kebijakan yang membuka jalan bagi pelaku usaha rakyat dan petani tembakau,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).

Tuntutan pertama adalah mendorong peralihan rokok ilegal menjadi rokok legal.

Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil terjebak di jalur ilegal akibat sulitnya akses ke sistem resmi, baik dari sisi biaya maupun prosedur.

“Pengusaha rokok ilegal harus berani beralih menjadi legal, dan negara wajib membuka jalannya. Ini bukan hanya soal penindakan, tapi perubahan sistem,” tegasnya.

Poin kedua menyoroti percepatan realisasi cukai rokok rakyat oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.

Gus Lilur menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap petani dan pelaku usaha kecil.

“Kita sudah mendengar komitmen soal cukai rokok rakyat. Sekarang saatnya diwujudkan, jangan berlarut-larut,” katanya.

Ia bahkan mendesak agar kebijakan tersebut bisa terealisasi maksimal dalam satu bulan ke depan.

Menurutnya, tanpa kebijakan cukai yang adil dan adaptif, pelaku usaha kecil akan terus kesulitan masuk ke jalur legal.

Hal ini berpotensi membuat persoalan rokok ilegal terus berulang tanpa solusi nyata.

Tuntutan ketiga adalah penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.